fbpx
Musrenbang Mesti Tuntaskan Kebutuhan Dasar

Musrenbang Mesti Tuntaskan Kebutuhan Dasar

Dalam logika demokrasi yang digunakan Indonesia, yang disebut dengan “demokrasi”, terbatas pada persoalan pemilu, partai politik, parlemen, dan sekitarnya. Diskursus mengenai demokrasi di ruang-ruang informal belum menjadi domain dari “demokrasi”. Proses demokrasi cenderung sangat elitis dan bertumpu pada aktor-aktor utama di eksekutif serta legislatif.

Perlahan tapi pasti, partisipasi mulai ditumbuh kembangkan di negeri ini, salah satu di antaranya melalui musrenbang. Tujuannya adalah mengubah paradigma lama dalam perencanaan pembangunan/kebijakan publik yang melulu top down menjadi bottom up.

Akan tetapi, kekecewaan publik juga mengemuka. Bahkan, ada yang memelesetkan bottom up menjadi mboten up (alias tidak naik-naik). Musrenbang sejatinya adalah wahana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui proses yang mengusung semangat participatory planning and budgeting. Nyatanya, kerap kali apa yang diusulkan oleh masyarakat dalam arena musrenbang tidak pernah terealisasi dalam program yang nyata.

Walhasil, musrenbang tak ubahnya sebuah ritual rutin tahunan demi menggugurkan kewajiban Pemerintah Daerah. Lebih menyedihkan lagi jika acaranya justru menekankan pada aspek seremonial belaka, ditandai adanya sambutan dari para pejabat publik. Padahal bukan itu esensi dari musrenbang.

Banyak pihak yang pesimis atau malah skeptis terhadap eksistensi musrenbang saat ini. Realitanya, musrenbang lebih banyak menghadirkan kekecewaan publik. Tapi, terlalu dini jika kita nyatakan bahwa exercise yang sedang kita lakukan sudah gagal dan harus ditinggalkan. Partisipasi publik tetap harus didorong, salah satunya melalui musrenbang.

Semangat dari pelaksanaan musrenbang sejatinya sejalan dengan demokrasi deliberatif. Secara sederhana, demokrasi deliberatif ditandai dengan adanya ruang untuk curhat, usul, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu, agar segala sisi kemanusiaan dapat diserap sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik.

Partisipasi bukan sekadar kehadiran sekelompok warga atau masyarakat dalam proses musrenbang saja. Dalam musrenbang warga didorong untuk terlibat mengambil keputusan. Musrenbang bukan hanya alat tetapi juga sebuah ruang yang menjamin warga dijamin memiliki hak dan kebebasan berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Lebih dari itu, musrenbang dapat sangat bermanfaat untuk membangun mutual trust, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif.

Musrenbang di Sumbawa Barat telah usai, yang seyogyanya menjadi momentum penting sekaligus media dalam proses perencanaan pembangunan. Dimana, seluruh pelaku pembangunan bertemu dan bersama-sama bermusyawarah, menyatukan visi misi dalam rangka membangun daerah ke arah lebih baik. Bukan sekadar seremonial tahunan atau formalitas belaka. Semoga……[*]

Don`t copy text!