Keefektifan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengelola program dan anggaran ternyata belum sesempurna seperti apa yang diharapkan. Ego sektoral diantara SKPD telah mewarnai perjalanan pembangunan daerah ini, hingga menabrak visi dan misi daerah yang sebenarnya sudah berdiri kokoh. Banyak diantara SKPD yang bahkan “membabi buta” dan kurang paham dalam menjalankan kegiatannya tanpa berpikir dua kali apakah program yang dijalankan itu tepat sasaran ataukah sesuai napas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padahal RPJMD adalah ruh pembangunan untuk membawa daerah ini mampu berdiri sejajar dengan daerah-daerah lainnya. Dalam hal ini, apakah SKPD harus belajar lagi bagaimana memahami RPJMD sehingga tidak ada lagi kata “kurang paham” di dalam menerjemahkannya? Ataukah perlu dicarikan penawar agar virus ego sektoral yang bersemayam di tubuh SKPD terobati?. SKPD harus kreatif, jangan melulu mencari keuntungan dari program yang dijalankan, jangan menjadi benalu, jangan pula tak berkarya. **
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 53
Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh para wakil rakyat yang berada di gedung Bertong tidaklah percuma. Melalui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Politik, yang otomatis menjadi mitra kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait, merasa gerah dengan banyaknya persoalan… - 5312 hari lagi, tepatnya 20 Nopember 2012, Kabupaten Sumbawa Barat akan genap berusia 9 tahun. Kalau kita merujuk kepada semangat awal untuk menjadikan wilayah kemutar telu menjadi sebuah kabupaten baru dengan misi “Mendekatkan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Maka wajarlah kalau begitu besar harapan warga untuk mengambil manfaat atas keberadaan kabupaten…
- 50Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengajukan kredit pinjaman melalui Bank NTB dengan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota DPRD KSB. Pinjaman tertinggi mencapai Rp. 300 juta yang telah dicairkan.**
- 49Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan ribuan Perda bermasalah bukanlah isapan jempol. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyatakan, telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menghambat investasi serta kemudahan berusaha di daerah. Ternyata, menurut rilis Kementerian Dalam Negeri, 4 Perda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)…
- 49Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima kedatangan perwakilan kedutaan besar Polandia, termasuk telah menyampaikan beberapa hal terkait potensi perekonomian dan pertanian dalam arti luas, sebagai informasi awal dalam rangka rencana kerjasama. Kepala Bappeda KSB, Dr Ir H Amry Rakhman MSi, kepada media ini mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan dalam…
- 48Gebrakan "Luar Biasa" pemerintahan baru Kabupaten Sumbawa Barat dengan akan menghapus dana Aspirasi DPRD setempat patut diacungi dua jempol. Meski pada akhirnya penghapusan dana itu akan membuat kalangan DPRD "Susah Tidur" dan menimbulkan reaksi beragam, tetapi kebijakan itu sudah sangat tepat, agar peruntukan anggaran daerah digunakan sesuai pada tempatnya, proporsional…
