Kecewa Anggaran Dipangkas, Panwaslu KSB Mengadu Ke Bawaslu RI

Kecewa Anggaran Dipangkas, Panwaslu KSB Mengadu Ke Bawaslu RI

Unang: Bawaslu dan Kemendagri Beri Atensi Khusus

Taliwang, KOBAR – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, bahwa persoalan anggaran pengawasan yang akan dipangkas pemerintah daerah (Pemda) setempat secara sepihak telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Atas laporan tersebut, kini persoalan anggaran itu menjadi perhatian pusat dan akan segera diasistensi untuk diselesaikan.

“Kami sudah laporkan dan persoalan ini menjadi atensi serius oleh Bawaslu pusat, termasuk kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucap ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang S.Kom, kepada media ini kemarin.

Menurut Unang, baik Bawaslu maupun Kemendagri memberikan atensi serius terhadap persoalan anggaran pengawasan ini. Karena dalam rapat koordinasi pekan lalu, ternyata persoalan anggaran pengawasan yang dipangkas tidak hanya terjadi di KSB, namun juga di beberapa daerah lainnya yang turut melaksanakan Pilkada serentak. Dalam rapat tersebut Bawaslu dan Kemendagri pun sepakat akan menuntaskan persoalan tersebut karena akan mempengaruhi keberlangsungan demokrasi di daerah. “Jadi dalam waktu, Bawaslu dan Kemendagri akan mengkonfirmasi ke Pemda yang bermasalah anggaran pengawasannya termasuk ke kita (KSB, red),” bebernya.

Berdasarkan penjelasan Kemendagri, Unang memaparkan, tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menganggarkan biaya pengawasan Pilkada sesuai kebutuhan di lapangan. Sebab sebelumnya Kemendagri telah melakukan analisa terhadap 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, dan hasilnya seluruh daerah dinyatakan siap melaksanakannya. “Jadi sudah ada kajiannya, yang intinya bahwa seluruh daerah sudah siap melaksanakan Pilkada. Termasuk dalam hal ini soal anggaran,” tandasnya.

Panwaslu KSB memang tengah dipusingkan soal anggaran. Betapa tidak, jika sebelumnya pada APBD 2015 Pemda KSB menganggarkan sebesar Rp 3,5 miliar, namun saat penetapan APBD Perubahan, anggaran pengawasan tersebut dipangkas menjadi Rp 2 miliar. Celakanya, pemangkasan yang dilakukan Pemda KSB itu ditetapkan secara sepihak meski sebelumnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), baik Pemda maupun Panwaslu sudah sepakat dengan nilai Rp 3,5 miliar.

Atas perubahan anggaran tersebut, Panwaslu pun terancam tidak dapat menuntaskan kerja-kerja pengawasannya. Bahkan jika pun dipaksakan dengan anggaran Rp 2 miliar, Panwaslu mengaku tidak menjamin pelaksanaan Pilkada 2015 ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (kimt)

Don`t copy text!