fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Anggaran Dipangkas, Kinerja Panwaslu dan KPU KSB Bakal Keteter

Sekda: Nota Perjanjian Hibah Akan Direvisi

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan revisi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas anggaran yang akan dipergunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), karena jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 tidak sesuai dengan jumlah sebelumnya atau terjadi pemangkasan.

“Jumlah anggaran yang tertuang dalam APBDP tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya, sehingga pemerintah KSB akan melakukan revisi terhadap NPHD,” ucap pelaksana tugas Sekda KSB, Abdul Azis SH MH, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Azis, memang tidak terlalu menyinggung soal pemangkasan anggaran yang diperuntukkan bagi pengawas dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu, namun dirinya lebih melihat bahwa pihaknya tidak ingin hal ini menjadi temuan di kemudian hari, terkait besaran anggaran hibah tersebut, termasuk yang menjadi pertimbangan adalah harga satuan barang. “Kita terlalu besar jika dibanding dengan beberapa daerah lain, dan masalah anggaran sudah selesai,” tukasnya.

Di sisi lain, pemangkasan anggaran tersebut membuat KPU KSB dan Panwaslu KSB meradang, lantaran pihaknya merasa tidak pernah diajak berkomunikasi terlebih dulu sebelum anggaran ditetapkan oleh DPRD KSB. “Kita kaget bahwa anggaran untuk Panwaslu dipangkas, karena tidak pernah disampaikan lebih dulu,” aku ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang S.Kom, kepada media ini kemarin.

Pada kesempatan itu Unang menilai bahwa Pemerintah KSB mencla-mencle dan tidak jujur dalam masalah anggaran hibah, karena alasan pemangkasan yang disampaikan Pemerintah berubah-ubah.  Dulu defisit, namun kenapa dalam keterangan melalui media massa akhir-akhir ini disebutkan bahwa alasan pemangkasan dilakukan mengacu pada standar harga barang, termasuk tidak jujurnya Pemerintah terkait dengan penyampainnya kepada DPRD KSB bahwa mereka sudah mendapat persetujuan dari pihak terhibah. “Saya lihat pemerintah kita tidak jujur,” sesalnya.

Sementara sekretaris Panwaslu KSB, Sajadah MSi, mengatakan, jika mengacu pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai rencana pemangkasan yakni sebesar Rp 2 miliar. Maka kinerja Panwas hanya akan berjalan hingga minggu pertama bulan November mendatang. “Paling banter setelah pelaksanaan debat kandidat 19 November. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, karena anggaran sudah habis,” bebernya.

Terhitung bulan April hingga minggu pertama Oktober 2015 ini, diungkapkan Sajadah, total anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah KSB kepada Panwaslu sebesar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut sejauh ini digunakan selain untuk operasional, juga untuk membiayai honor aparatur Panwaslu. “Dari Rp 3,5 miliar berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjia Hibah Daerah) yang sudah diteken antara Pemda dan Panwaslu, baru Rp 1 miliar yang kita gunakan,” urainya.

Rencananya, Pemda akan kembali mencairkan anggaran sebesar Rp 500 juta. Menurut Sajadah anggaran tersebut akan kembali dipergunakan pihaknya untuk biasa operasional dan honor. “Kalau pun itu segera cair. Kita akan banyak habiskan untuk biaya operasional,” tukasnya.

Dampak dari pemangkasan anggaran Panwaslu, membuat Panwaslu tidak dapat menjalankan sebagian dari kerja pengawasannya. Sajadah mengatakan, beberapa program anggaran yang terancam tidak bisa dibiayai diantaranya pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan pelaksanaan perekrutan tenaga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Itu belum kita siapkan dananya,” pungkasnya. (kimt)

Don`t copy text!