Taliwang, KOBAR – Perbedaan persepsi soal tapal batas antara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Kabupaten Sumbawa (KS) belum rampung, lantaran KS sebagai kabupaten induk tidak menerima keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor 298 Tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan.
Bahkan keputusan gubernur NTB itu digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun dinyatakan kalah atas gugatan, kabupaten induk itu belum pasrah, sehingga harus berlanjut sampai menurunkan Direktorat Jendral Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen PUM Kemendagri).
Hadir dalam verifikasi dan survey ordinat kasie batas antar daerah wilayah 2a, Siti Mefrianda, ST MSi, sejumlah pejabat perwakilan provinsi NTB, pejabat perwakilan KSB dan KS juga terlihat di lokasi. Saat berada di lokasi dilakukan survey pada 4 titik yang ditengarai sebagai perbatasan antara wilayah KS dengan KSB, yaitu antara Batu Guring dan wilayah Sumur H Ako.
Siti Mefrianda pada kesempatan itu menegaskan, jika mengacu pada aturan pemerintahan, penetapan tapal batas antar wilayah harus sudah selesai setelah 5 tahun dilakukan pemisahan wilayah. “Seharusnya sudah ada keputusan penetapan tapal batas pada tahun 2008 lalu lalu, jika KSB terbentuk sejak tahun 2003,” ucap Mefrianda.
Mefrianda juga mengingatkan kepada masing-masing daerah untuk menerima apapun hasil keputusannya nanti. Dirjem Pum dan rombongan langsung bertolak menuju Mataram, karena akan dilanjutkan dengan pembahasan dengan melibatkan dua pihak untuk mencari kesepakatan
Jika merunut pada sejarah, tapal batas KSB dengan kabupaten induk berada pada perbatasan di Sumur H Ako dan Pulau Kalong. Dasar hukumnya, merujuk pada Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan KSB, dimana Pulau Kalong masuk dalam wilayah KSB yang diperkuat oleh Keputusan Gubernur NTB. (kimt)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 68
Taliwang, KOBAR - Rapat untuk membahas keputusan tentang tapal batas dilaksanakan di ruang rapat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (KS), perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pihak dari pemerintah provinsi NTB dengan menghadirkan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri. Rapat yang… - 56
Taliwang, KOBAR - Sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa belum juga usai. Hal ini dibuktikan dengan belum tercapai kesepakatan bersama antara kedua daerah serumpun itu. Mediasi yang pernah difasilitasi beberapa kali oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi NTB tak juga membuahkan hasil. Aulina Pahlevia S.IP, Kepala… - 53
Taliwang, KOBAR - Penancapan bendera Kabupaten Sumbawa (KS) di pulau Kalong sangat disesalkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), lantaran areal tersebut masuk dalam geografis KSB, jika mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), nomor 289 tahun 2009. Kabag Administrasi Pemerintahan, ME Arianto MSi, yang dikonfirmasi media ini mengatakan,… - 50
Taliwang, KOBAR - Desakan pemerintah Desa Belo beserta masyarakatnya agar dilakukan revisi terhadap keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nomor 402 tahun 2012 tentang penetapan tapal batas antara kecamatan Jereweh dengan kecamatan Maluk belum bisa diterima, lantaran masih menunggu rekomendasi dari Tim Penegasan Batas Wilayah (TPBW) kabupaten. Kepala bagian Administrasi Pemerintahan… - 46
Batas antar kecamatan maupun antar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih ada yang berpolemik, bahkan ada batasan yang belum dalam bentuk penetapan Bupati. Masalah juga muncul soal masih ditolaknya penetapan tapal batas, sehingga belum dilakukan penancapan tanda tapal batas antar wilayah geografis, termasuk tapal batas KSB dengan… - 45
Taliwang, KOBAR - Berbagai bantuan telah dikucurkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mengembangkan dunia pertanian, baik dalam bentuk subsidi, ketersediaan bibit, pembukaan lahan baru, termasuk dalam bentuk bantuan peralatan seperti hand traktor, namun itikad baik pemerintah itu tidak sesuai peruntukannya, bahkan ada yang tidak terarah. Politisi Partai Bulan Bintang (PBB),…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar