Pj Bupati Tolak Usulan Camat, 4 Desa di Maluk Tak Miliki Kades

Maluk, KOBAR – 4 desa di kecamatan Maluk, masing-masing Desa Pasir Putih, Desa Mantun, Desa Bukit Damai dan Desa Maluk loka, hingga berita ini diturunkan, belum memiliki Kepala Desa (Kades), lantaran masa tugas para kades di 4 desa tersebut telah berakhir pada 30 September 2015 lalu. Ironisnya, sampai saat ini belum ada penunjukan pelaksana tugas (plt) yang akan melanjutkan roda pemerintahan.

Informasi yang dihimpun media ini, pemerintah kecamatan setempat telah melakukan proses pengusulan plt untuk seluruh desa tersebut, namun yang disetujui hanya satu nama oleh penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), padahal yang diusul adalah pejabat dalam lingkup pemerintah kecamatan, karena mengacu pada aturan berlaku. Camat Maluk, Suharno SSos, yang hendak dikonfirmasi belum juga berhasil, sehingga belum ada penjelasan detail terkait hal ini.

Informasi adanya penolak nama yang diusulkan pemerintah kecamatan diakui oleh anggota DPRD KSB, Abidin Nasar SP, bahkan dirinya telah mencoba mengorek informasi terkait hal itu. “Saya sudah mendengar langsung informasi adanya penolakan atas usulan nama dari pemerintah kecamatan sebagai plt beberapa desa di kecamatan Maluk,” bebernya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, belum mau menegaskan apa motif sampai ada penolakan atas nama yang diusulkan tersebut, meskipun dirinya telah mendapat pernyataan dari masyarakat bahwa penolakan itu lebih pada persoalan politik. “Jika memang benar faktor utamanya adalah politik, saya akan membuat keberatan terhadap penjabat bupati KSB, sehingga untuk mengungkap persoalan sebenarnya, saya akan dalami masalah itu,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Abidin mengingatkan bahwa untuk melanjutkan roda pemerintahan saat kades devinitif selesai masa tugasnya, maka harus ditunjuk plt yang dipilih dari pejabat dalam lingkungan kecamatan itu. “Desa yang tidak memiliki kades ada 4 desa, jadi tinggal ditunjuk kasi yang berada di kecamatan. Jika prosedur itu yang dipergunakan pemerintah kecamatan, maka penjabat bupati harusnya menyetujui dengan mengeluarkan keputusan,” timpalnya.

Hal penting disampaikan Abidin, saat ini desa sedang melakukan proses pencairan anggaran desa tahap III. Jika penjabat bupati tidak segera menunjuk plt, maka aktifitas pembangunan di desa tersebut akan kacau. “Jangan dibiarkan berlarut-larut kekosongan jabatan kades, karena masyarakat membutuhkan pelayanan cepat, belum lagi untuk mencairkan dana desa harus sepengetahuan kades atau plt yang ditunjuk,” tandasnya.

Politisi dari dapil III itu juga meminta kepada penjabat bupati KSB agar tidak terpancing dengan isu politik dalam penempatan plt kades, karena akan mengganggu stabilitas desa itu sendiri, bahkan bisa bergejolak sampai di kabupaten. “Saya tidak punya kepentingan soal siapa yang akan ditunjuk, tetapi saya akan melakukan perlawanan jika penunjukan plt termuat tendensi politik,” ancamnya. (kimt)