fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Alokasi Dana Desa di KSB Bertambah Rp 6 Miliar

Abdul Muis: Amanat UU, 10 Persen Dari DAU

Taliwang, KOBAR – Kabar gembira bagi desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun ini, pemerintah akan menambah jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB, pada anggaran perubahan mendatang pemerintah bersiap menambah anggaran ADD sebesar Rp 6 miliar sehingga totalnya mencapai Rp 24,7 miliar.

“Kan di APBD murni dianggarkan Rp 18,7 miliar. Nah di APBDP kita tambah lagi Rp 6 miliar. Sehingga totalnya Rp 24,7 miliar,” terang Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) BPMPD KSB, Abdul Muis, S.Sos, MSi.

Muis mengatakan, penambahan jumlah anggaran ADD itu dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang (UU) Desa. Sesuai dengan ketentuan itu, jumlah anggaran yang harus dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk ADD sebesar 10 persen dari total penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota bersangkutan. “Kalau mengacu pada aturan, angka Rp 24,7 miliar itu masih sangat kurang. Karena tahun ini saja DAU kita sebesar Rp 540 miliar. Jadi kalau 10 persennya, harusnya Rp 54 miliar,” katanya.

Penambahan anggaran ADD itu sendiri diklaim Muis sudah pasti, meski saat ini pembahasan APBDP 2015 masing sedang berproses di DPRD setempat. Ia mengatakan, saat pembahasan anggaran di tingkat pemerintah, pengajuan tersebut sudah disetujui sepenuhnya. “TAPD sudah menyetujuinya. Dan saya kira dewan pun akan menyetujuinya juga,” ujarnya yakin.

Sama halnya dengan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari pemeritah pusat. Untuk ADD pun pemerintah desa (Pemdes) juga sejauh ini masih kebingungan untuk menggunakannya. Soal itu Muis lagi-lagi mengaku, perubahan regulasi menjadi penyebab hampir seluruh desa tidak berani mengeksekusi ADD yang sudah diterimanya. “Sebenarnya bukan karena regulasi saja. Tapi persoalan kapasitas aparatur desa dalam fungsi anggarannya yang belum mumpuni sehingga mereka bingung membelanjakannya,” urainya.

“Soal pembelanjaan, mungkin desa sudah banyak paham karena regulasinya cenderung masih sama. Hanya saja seperti hibah dan belanja lainnya, desa masih kebingungan karena aturannya yang belum jelas. Dan lagi-lagi soal hibah ini kan sulit pertanggung jawabannya. Karena itu, desa lagi-lagi tidak berani eksekusi yang sifatnya hibah,” imbuh Muis. (kimt)

Don`t copy text!