DPRD KSB Dorong Realisasi Deviden Newmont

DPRD KSB Dorong Realisasi Deviden Newmont

Taliwang, KOBAR – Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendorong percepatan realisasi pembayaran deviden kepemilikan saham pemerintah di PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB). Sebagaimana diketahui, dalam 3 tahun terakhir perusahaan patungan pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan KS) untuk pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) tak kunjung menyetor keuntungan kepada daerah selaku pemegang saham.

“Secara keseluruhan kita akan dorong seluruh pendapatan yang belum terealisasi termasuk percepatan realisasi pembayaran deviden dari DMB itu,” kata ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST kepada wartawan, kemarin.

Ia mengatakan, pada APBD 2015 ini pemerintah dan DPRD sepakat tidak memasukkan hutang deviden PTDMB yang belum terbayar sejak tahun 2011 lalu sebagai sumber pendapatan. Sebagai gantinya pemerintah hanya mencantumkan pendapatan dari PTDMB sebesar Rp 16 miliar yang hitungannya berasal dari advance deviden (keuntungan di muka). Dimana anggaran tersebut diberikan oleh PT Multy Capital sebagai komitmen perusahaan mitra PTDMB itu bersama-sama membentuk PT Multy Daerah Bersaing (PTMDB), perusahaan yang ditugaskan mengakuisisi saham PTNNT. “Jadi hutan deviden sekitar Rp 43 miliar itu tidak kita masukkan sebagai item pendapatan tahun ini. hanya advance deviden saja,” urainya.

Meski tak memasukkan dalam item pendapatan, Natsir menyatakan, DPRD secara kelembagaan tetap mendorong pemerintah mengejarnya. “Dalam waktu dekat kami akan gelar rapat koordinasi dengan bupati khusus membahas sumber-sumber pendapatan kita yang belum terealisasi. Dan khusus soal deviden kita akan minta beliau melakukan optimalisasi pendapatannya dengan cara mencari langkah strategis guna mempercepat realisasinya,” tandas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selanjutnya disinggung apakah DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kebuntuan realisasi keuntungan dari perusahaan patungan tiga daerah itu? Natsir menyatakan, opsi tersebut tidak menutup kemungkinan dapat dijalankan DPRD. Namun demikian, sebelum sampai ketahap itu beberapa upaya masih bisa dilakukan oleh pemerintah. “Kalau memang dipandang perlu dibentuk Pansus kenapa tidak. Tapi kita berikan ruang dulu kepada pemerintah untuk mengupayakan cara-cara lainnya sambil kita terus evaluasi juga yang sudah dijalankan,” pungkasnya. (kimt)

Don`t copy text!