fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Dana Kampanye di Pilkada KSB Dibatasi Rp 5,15 M

Alia: Yang Tidak Melapor Bisa Dicoret Sebagai Peserta

Taliwang, KOBAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada masing-masing Pasangan Calon (Paslon) untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya lebih awal. Sesuai jadwal pelaksanaan Pilkada serentak, masing-masing Paslon diberikan waktu untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya pada 16 Oktober mendatang.

“Harapan kita bisa lebih cepat. Kalau bisa di awal jadwal penyampaian, mereka sudah menyerahkannya,” jelas Divisi Hukum KPU KSB, Aliyatullah SH MH, kepada media ini.

Pihak KPU sengaja meminta Paslon untuk menyampaikan laporannya di awal-awal. Sebab berkaca pada pelaporan dana kampanye tahap awal di bulan Agustus lalu, hampir seluruh Paslon baru menyampaikannya di akhir jadwal.

“Di awal itu lebih baik, karena kalau ada koreksi masih ada waktu untuk memperbaikinya,” katanya.

Alia menyatakan, penyampaian laporan dana kampanye ini menjadi kewajiban mutlak Paslon. Bahkan Paslon yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berat, yakni dicoeret sebagai peserta Pilkada.

“Karena ketentuannya sudah begitu. Jadi kalau memang ada Paslon yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya maka bisa langsung dicoret sebagai peserta Pilkada,” tandasnya.

Ia menjelaskan, dana kampanye Paslon menjadi salah satu elemen penting dalam Pilkada. Karena itu dana kampanye Paslon akan dilakukan audit untuk memastikan semua sumber asal anggaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan.

“Sumbernya harus jelas, begitu juga dengan penggunaannya sudah ada ketetapannya,” timpalnya seraya menyampaikan Paslon telah menyepakati batas maksimal besaran anggaran dana kampanyenya.

“Kesepakatannya, jumlah maksimal dana kampanye mereka sebanyak Rp 5,15 milyar. Jumlah itu diambil dari masksimal item pembiayaan,” urainya.

Terkait besaran dana sumbangan kampanye yang diterima Paslon, Alia kembali menyatakan, terdapat batasan jumlah sesuai dengan pihak penyumbang. Kelebihan dari penerimaan tersebut, akan dikembalikan ke kas negara.

“Ada jumlah maksimalnya. Jadi jangan memberikan sumbangan lebih dari ketentuan,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, dana kampanye masing-masing Paslon nantinya akan dilakukan audit. Untuk proses audit itu sendiri, KPU KSB nantinya akan menggunakan tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) guna menjamin independensi hasil.

“Proses audit nanti terakhir. Auditnya pun menyeluruh, mulai audit penerimaan dan penggunaannya,” imbuhnya. (kimt)

Don`t copy text!