fbpx
28/09/2020

PORTAL BERITA KOBAR

www.kobarksb.com

ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis

Sekda: Jika Terbukti, Akan Dipecat

Taliwang, KOBAR – Meskipun tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 belum dimulai, tetapi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, H Abdul Azis SH MH, telah mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab setempat untuk tetap berada pada posisi paling netral. Hal itu ditegaskannya mengingat sangat terbuka peluang pemanfaatan ASN untuk kepentingan politik.

“Sudah seharusnya konsentrasi untuk memberikan pelayanan publik dari para birokrat itu tidak terusik oleh kepentingan politik kandidat manapun. ASN wajib patuh sekaligus tunduk dengan aturan,” ujarnya.

Kata Sekda Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Tidak saja itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga melarang ASN terlibat dalam berpolitik. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan dan partai politik. Bagi ASN yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.

Baca Juga :  Bencana Kekeringan Sudah Melanda KSB

“Seorang ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) apalagi sampai terlibat sebagai tim sukses,” cetusnya.

Menurutnya,  ketika nantinya ditemukan ada oknum PNS yang terlibat secara aktif berpolitik praktis, maka sanksi yang dikenakan sudah sangat jelas, mulai dari teguran tertulis, hingga pemecatan tidak dengan hormat.

“Jadi, ASN itu harus menjadi ASN yang baik. Tidak melibatkan diri baik menjadi tim sukses terselubung atau apapun bentuknya,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu syarat lancarnya pelaksanaan Pilgub mendatang adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah. Olehnya, ASN yang bekerja secara profesional merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang baik bagi pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

Baca Juga :  Mahasiswa UNDOVA Garap BUMDes Mujahidin

“Jangan ada yang melibatkan diri. Karena sesuai aturannya, ASN itu harus berlaku netral. Dengan netralnya pejabat ASN, itu juga sangat membantu jalannya pelaksanaan Pilkada,” demikian H Abdul Azis. (ktas)

Baca Juga :  Toko Modern Dituding Matikan Usaha Kecil

KOMENTAR

Komentar

Don`t copy text!