fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Pemerintah KSB Dituding Tidak Patuh UU Desa

Ketua FK2D: Jika Tak Digubris, Kami akan Berunjuk Rasa

Taliwang, KOBAR – Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) terus mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika tidak direalisasikan, maka seluruh kepala desa yang tergabung dalam FK2D akan menggelar aksi demo.

Ketua FK2D, Lukmanul Hakim SP, kepada media ini mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, pemerintah KSB telah menetapkan ADD sebesar Rp 18,7 miliar atau hanya 4 persen dari total nilai Dana Alokasi Umum (DAU), sementara dalam UU Desa secara jelas memberikan perintah untuk mengakomodir sebesar 10 persen.

Keberatan atas kebijakan pemerintah itu telah ditindak lanjuti dengan melayangkan surat keberatan dan permintaan untuk hearing kepada Bupati KSB dan ketua DPRD KSB, karena dengan cara itu para pimpinan desa bisa mempertanyakan masalah penetapan pengalokasian ADD yang tidak sesuai ketentuan UU Desa tersebut. “Kami sedang menunggu jadwal atau jawaban atas surat yang telah kami sampaikan kepada pimpinan daerah dan pimpinan DPRD KSB,” ucapnya.

Disampaikan Lukmanul Hakim, ADD merupakan hak mutlak Desa yang semestinya harus diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku, namun kenapa pemerintah KSB tidak serius meresponnya. Jika upaya yang dilakukan itu tetap menemui jalan buntu atau pemerintah tidak merespon, terpaksa seluruh kades akan menggelar demo. “Kami akan demo jika pemerintah tidak mau merespon,” ancamnya.

FK2D juga meminta agar petunjuk tekhnis operasional ADD disesuaikan dengan kebutuhan desa, serta meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) untuk melakukan singkronisasi analisa dalam penetapan ADD, sehingga Desa tidak dirugikan dalam hal ini. “Pokoknya, kebijakan pemerintah KSB saat ini akan merugikan Desa, karena Hak Desa tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan yang berlaku,” timpalnya.

Kades Seloto itu juga mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan secara terbuka soal keberatan terhadap penetapan ADD tersebut saat menjadi salah seorang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), karena pada acara itu hadir Bupati KSB dan ketua DPRD KSB. “Secara resmi menggunakan surat sudah kami lalui, bahkan secara terbuka telah disampaikan keberatan kami tentang penetapan ADD tersebut,” jelasnya.

Harapan besar FK2D, merealisasikan UU Desa terhadap hak desa atau besaran ADD bisa ditetapkan dalam APBD Perubahan yang akan dibahas dalam waktu dekat, karena penetapan besarnya ADD tidak bisa ditawar, karena memang amanat undang–undang desa. “Kita minta sesuai dengan UU Desa, jika pemerintah tidak merespon maka akan ada reaksi dari FK2D,” tandasnya. (kimt)

Don`t copy text!