Birokrasi Amburadul

Menu

Mode Gelap

EDITORIAL · 8 Nov 2012

Birokrasi Amburadul


Birokrasi Amburadul Perbesar

12 hari lagi, tepatnya 20 Nopember 2012, Kabupaten Sumbawa Barat akan genap berusia 9 tahun. Kalau kita merujuk kepada semangat awal untuk menjadikan wilayah kemutar telu menjadi sebuah kabupaten baru dengan misi “Mendekatkan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Maka wajarlah kalau begitu besar harapan warga untuk mengambil manfaat atas keberadaan kabupaten yang mereka impikan dan perjuangkan.

Sejak kabupaten sumbawa barat berdiri hingga sekarang, sudah 3 periode pemerintahan telah mengelola kabupaten ini, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan APBD rata-rata 300 milyar per tahun, luas wilayah 184.902 ha, penduduk 114.951 jiwa (Tahun 2010), dan sumber daya alam yang berlimpah. Tak ayal kalau warga berharap lebih pada akselerasi pembangunan di daerah ini.

Apa lacur, harapan warga tidak sebanding dengan kinerja pengelola pemerintahan di daerah ini alias birokrasi pemerintah. Kenapa birokrasi?. Bukan rahasia lagi, bahwa birokrasi kita sekarang ini tidak berjalan baik. Mata rantai komando sering tidak berjalan dengan baik, kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, terutama oleh para pejabat di eselon III dan IV.

Hakekatnya kelembagaan birokrasi meliputi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, tatanan nilai, tatanan sistem dan tata perilaku dari sumber daya manusianya. Lembaga birokrasi adalah suatu bentuk dan tatanan yang membentuk struktur dan kultur sehingga Birokrasi diakui sebagai sebagai salah satu pilar utama penyokong kehidupan masyarakat. Di sisi lain birokrasi juga merupakan pelaksana administrasi pemerintahan, maka secara otomatis birokrasi menjadi titik perhatian masyarakat ketika menyangkut hubungan pelayanan terhadap masyarakat.

KSB sebagai daerah pemekaran baru yang belum berpengalaman tentu masih mengadopsi sistem pemerintahan yang ada yaitu dengan menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis manajemen yang lebih menekankan sistem pemerintahannya pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manager pada perusahaan/bisnis, dengan proses manajemen gaya sektor swasta yang kental dan selalu waspada terhadap adanya persaingan, mekanisme pasar, upaya mementingkan kepuasan pelanggan, pilihan pelayanan dan nilai dampak usaha.

Namun pada prakteknya lembaga birokrasi yang ada di sini, bukannya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang menjadi objeknya, tetapi birokrasi yang ada lebih cenderung berpihak terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sehingga birokrasi menjadi pelayan kelas yang secara ekonomi berkuasa.

Dalam perekrutan orang yang akan mengisi posisi-posisi tertentu dalam birokrasi pemerintahan yang ada, tidak lepas dari sejauh mana kedekatan orang tersebut dengan penguasa atau paling tidak mereka harus menjadi bagian dari komunitas mereka yang berkuasa serta harus patuh terhadap apapun yang diinginkan oleh penguasa. Bahkan orang-orang yang direkrut dalam pemerintahan bukan untuk menunjukan kualitas mereka dalam memberikan pelayanan yang prima sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pemerintahan tetapi justru hanya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang ada.

Proses perekrutan semacam ini hanya akan menghancurkan sistem pemerintahan yang terbentuk karena tidak didasari oleh sikap profesionalisme dalam memberikan pelayanan terhadap publik sebagai obyek dalam sistem pemerintahan yang terbentuk. Sehingga proses perekrutan ini lebih mengarah pada pembentukan dinasti-dinasti kecil dalam sebuah pemerintahan yang ada. Karena itu, sistem pemerintahan seperti ini tidak lebih dari sebuah sistem pemerintahan tradisional dan transaksional, yang tidak akan mampu membawa perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Padahal sejatinya lembaga birokrasi sebagai ujung tombak dari administrasi publik, seyogyanya agar rekrutment harus berdasarkan kualifikasi dan kemampuan sehingga nilai manfaat dari keahlian mereka bisa dirasakan oleh masyarakat.

Okelah, memang persoalan birokrasi adalah masalah yang rumit karena menyangkut manusia. Karena mengubah perilaku dan karakter yang sudah membudaya tidak mudah. Tapi tidak mustahil untuk bisa segera dilakukan!?, manakala pemimpin daerah ini memiliki keinginan kuat untuk melakukannya dan yang paling utama adalah suri tauladan. Dirgahayu KSB! (*)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 62
    Arti Perlawanan PETISikap pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mendesak Para Penambang tanpa ijin (PETI) alias pelaku gelondong untuk menutup aktifitas mereka secara total paling lambat 20 April mendatang, bahkan mengancam akan menutup paksa jika surat edaran pemerintah tidak digubris, akhirnya memicu perlawanan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan hidupnya dari aktifitas gelondong di daerah…
  • 61
    Rp. 300 Juta Harga SK Pengangkatan Anggota DewanSebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengajukan kredit pinjaman melalui Bank NTB dengan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota DPRD KSB. Pinjaman tertinggi mencapai Rp. 300 juta yang telah dicairkan.**
  • 61
    Program Pariri Bariri DitelisikTaliwang, KOBAR - Pemberdayaan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui Kartu Pariri dan Bariri yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ingin ditelisik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II, Abidin Nasar SP, kepada awak media ini, kemarin. Menurutnya, hal itu dilakukan pihaknya…
  • 59
    Bupati Heningkan Suasana Rapat Paripurna IstimewaBupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM meminta kepada seluruh undangan termasuk anggota DPRD KSB untuk sejenak berhening dan membaca doa, semoga proses awal dalam rangka penetapan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) berjalan sesuai harapan. **
  • 59
    Staf Ahli Bupati Berkantor Di Graha FitrahPeran para Staf Ahli Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dioptimalkan. Buktinya, seluruh mantan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu tidak lagi berkantor di gedung yang berada di belakang kantor Bappeda, tetapi sudah dipindahkan ke Gedung Graha Fitrah dengan memanfaatkan ruang tunggu Bupati.**
  • 59
    Aset Daerah Yang Mangkrak Disorot DewanTaliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal…

Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Menanti Pemimpin KSB Masa Depan

21 Maret 2024 - 02:57

Menanti Pemimpin KSB Masa Depan - Amar Nurmansyah - Sekda KSB

19 Tahun KSB, Mau Dibawa Kemana?

3 November 2022 - 20:04

19 Tahun KSB, Mau Dibawa Kemana - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Sirkuit Mandalika dan Sirkuit Samota Jadi Pemantik Geliat Pariwisata NTB

19 Juli 2022 - 19:32

Sirkuit Mandalika dan Sirkuit Samota Jadi Pemantik Geliat Pariwisata NTB - Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Nonton MotoGP 2022 dari Atas Bukit Sirkuit Mandalika Lombok

Kapasitas dan Kebutuhan Tenaga Kerja Berubah, Begini Jejak Perjalanan Proyek Smelter Amman Mineral

11 Juli 2022 - 21:50

Kapasitas dan Kebutuhan Tenaga Kerja Berubah, Begini Jejak Perjalanan Proyek Smelter Amman Mineral - Proyek Smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Sumbawa Barat, NTB

NTB Borong Event Balap Motor Top Dunia, Untung Atau Rugi?

27 Juni 2022 - 12:36

NTB Borong Event Balap Motor Top Dunia, Untung Atau Rugi - Gubernur NTB Bersama Bos Infront Moto Racing

APBD Rp 1 Triliun Lebih, Tapi Kemiskinan di KSB Tetap Bertahan 2 Digit

25 Mei 2022 - 03:25

APBD Rp 1 Triliun Lebih, Tapi Kemiskinan di KSB Tetap Bertahan 2 Digit - Bupati Musyafirin Bagi-bagi Bantuan Pada Bulan Ramadan di Desa Labuhan Lalar Taliwang Sumbawa Barat
Trending di EDITORIAL
Don`t copy text!