Waspada Penipuan Mengatasnamakan Abdul Hamid!

Waspada Penipuan Mengatasnamakan Abdul Hamid!

Taliwang, KOBAR – Sejumlah hukum masjid di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendatangi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) untuk meminta informasi kebenaran adanya permintaan uang sebagai kompensasi untuk mendapatkan bantuan pembangunan Masjid sebesar Rp 150 juta.

Kabid Sosial, Manurung SPd, kepada sejumlah wartawan mengaku bahwa sesuai penjelasan yang disampaikan sejumlah hukum masjid tersebut, bahwa mereka mendapat telepon agar berkomunikasi langsung dengan kepala Disosnakertrans supaya mendapat dana bantuan pembangunan Masjid, namun sebelumnya harus menyetor uang sebesar Rp 15 juta sebagai persyaratannya.

“Hukum masjid yang ditelpon diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp 15 juta ke rekening salah satu Bank cabang Jakarta. Jika sudah melakukan transaksi itu, maka bukti transfer diminta untuk diantar di Disosnakertrans, karena bukti itu dijadikan dasar untuk melakukan proses pencairan dana bantuan Masjid,” terangnya.

Masih keterangan Manurung, penelpon yang menggunakan nomor 0878 0201 3087 meminta para hukum Masjid yang ditelpon untuk menghubungi nomor 0812 9083 3388, dimana pemilik nomor itu adalah H Abdul Hamid selaku kepala Disosnakertrans. “Syukur yang ditelepon tidak langsung melakukan transaksi transfer, namun mereka mendatangi Disosnakertrans untuk meminta informasi kebenarannya,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Manurung mengaku bahwa dirinya sudah mendengar bahwa ada yang sudah menjadi korban, hanya saja yang bersangkutan belum melakukan klarifikasi. “Intinya begini, tidak benar kalau Disosnakertrans memiliki anggaran untuk bantuan pembangunan Masjid sebesar Rp 150 juta dan kalaupun ada tidak dibenarkan adanya transaksi kompensasi, jadi kepada masyarakat diminta untuk tidak mengindahkan, kalau nanti ada yang menelpon,” tandasnya.

Manurung berharap kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan dan pro aktif menyampaikan kepada siapapun yang mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal, kalau ada permintaan transaksi uang jangan langsung direspon, namun harus dilakukan klarifikasi lebih awal, sehingga masyarakat tidak menjadi korban. (kimt)

Don`t copy text!