fbpx
Karyawan Dirumahkan, Newmont Harus Tetap Laksanakan CSR

Karyawan Dirumahkan, Newmont Harus Tetap Laksanakan CSR

Taliwang, KOBAR – Kebijakan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) merumahkan sebagian besar karyawan tidak menghilangkan tanggung jawab yang menjadi kewajiban perusahaan untuk tetap melaksanakan (CSR).

Abidin Nasar SP yang ditemui di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), senin 25/8 kemarin mengatakan, aturan sudah jelas yang tetap mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR, termasuk dalam Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak menyinggung berapa besar CSR yang harus tetap dilaksanakan pihak perusahaan setelah penetapan merumahkan karyawan, karena yang paling penting adalah tetap dilaksanakan CSR. “Pokoknya perusahaan harus tetap melaksanakan kewajibannya (CSR, red), bukan mengenyampingkan setelah kebijakan perusahaan merumahkan karyawannya,” timpal Abidin Nasar.

Politisi dari kecamatan Sekongkang ini mengingatkan, saat ini areal batu hijau masih menjadi milik pengelolaan terhadap Newmont. Soal tidak beroperasi bukan menjadi pembahasan, karena ada tahapan yang sedang dilalui. “Newmont masih menjadi pemilik kewenangan areal batu hijau, jadi seluruh kewajiban harus tetap dilaksanakan, termasuk memberikan informasi kepada karyawan tentang proses yang sedang berlangsung saat ini,” timpal Abidin Nasar.

Diminta juga kepada pemerintah eksekutif untuk melakukan kontrol serta mengingatkan perusahaan tentang beberapa kewajiban, bukan menunggu proses yang sedang berlangsung. “Newmont belum angkat kaki dari wilayah batu hijau, jadi pemerintah harus tetap menjadi pengawas dan mengingatkan untuk melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan,” lanjut Abidin Nasar.

Hal penting yang disampaikan Abidin Nasar, pemerintah juga harus menyadari kalau perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan pasca tambang, jika memang perusahaan itu akan berhenti beroperasi, jadi harus ada strategi pemerintah untuk mendesak perusahaan melakukan persiapan pasca tambang. “Intinya begini, urusan gugatan arbitrase bukan menjadi tugas pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah perlu ada persiapan jika perusahaan berhenti beroperasi,” beber Abidin Nasar.

Abidin Nasar tidak membantah jika pasca berhenti beroperasi perusahaan cukup berpengaruh pada perekonomian di daerah lingkar tambang, termasuk anggaran pemerintahan, tetapi kebijakan akan berlanjut operasi perusahaan di luar kewenangan pemerintah daerah. “Semoga ada hasil terbaik dari seluruh proses ini,” harapnya.(Kimt)

Don`t copy text!