PT Akas Diancam Bakal Dilaporkan ke PHI

Taliwang, KOBAR – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) sangat serius untuk mengawal perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bagi yang diketahui melanggar tetap akan dipanggil untuk dimintai keterangan, apalagi ada laporan dari karyawan yang merasa dirugikan.

Perusahaan yang mendapat teguran bukan hanya yang beroperasi di lingkar tambang, tetapi perusahaan apa saja yang beraktifitas di Bumi Pariri Lema Bariri. Buktinya, PT Akas yang merupakan perusahaan pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten juga menjadi perhatian dan telah diminta waktu untuk melakukan klarifikasi terkait beberapa hal yang dianggap melanggar.

Pihak Disnakertrans telah membangun komunikasi dengan penanggung jawab PT Akas untuk meminta kepastian jadwal melakukan klarifikasi terkait beberapa persoalan yang memunculkan aksi unjuk rasa oleh para karyawan beberapa waktu lalu. Komunikasi yang disampaikan, pihak perusahaan akan segera mengutus perwakilan untuk bertemu dengan pengawas tenaga kerja, agar bisa membahas secara detail persoalan tersebut, namun sampai saat ini belum juga ada komunikasi lanjutan soal kesiapan perusahaan.

Sekretaris Disosnakertrans, Kusmayadi ST, SKM, MM, Mars kepada media ini mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan, baik itu soal pengupahan yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), maupun persoalan Alat Pengaman Diri (APD) atau safety pekerjaan, termasuk tidak ada perjanjian kerja. ”Tiga hal itu wajib dilaksanakan perusahaan, jika tidak diindahkan maka bisa dikatakan melanggar aturan ketenagakerjaan dan persoalannya bisa dilaporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” tegas Dadi sapaan akrabnya.

Menyinggung soal pendapatan karyawan, Dadi mengakui bahwa jumlah yang diterima lebih dari UMK, namun komponen bukan yang diatur dalam UMK, jadi pengawas tenaga kerja tetap mengatakan bahwa upah yang diterapkan perusahaan masih dibawah standar UMK, sementara perusahaan telah diperintahkan untuk melaksanakan sistem pengupahan sesuai UMK. “Jika mengacu pada komponen UMK, maka standar yang diterapkan perusahaan cukup jauh, dimana dari laporan yang diterima upah hanya Rp 500 ribu,” bebernya.

Terkait dengan APD, perusahaan hanya menyiapkan Helm dan sepatu, sementara dalam aturan tenaga kerja yang wajib disiapkan oleh perusahaan adalah, kacamata dan masker, jadi masih kurang APD yang disiapkan. “Persoalan keselamatan kerja menjadi perhatian serius, soal tidak dipergunakan bukan menjadi masalah, yang penting perusahaan telah menyiapkannya,” timpalnya.

Begitu juga dengan masalah perjanjian kerja, selama beraktifitas melaksanakan pekerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan sistem multiyears, perusahaan tidak pernah memiliki perjanjian kerja dengan para karyawan. Hal itu sendiri termasuk pelanggaran yang bisa digiring melalui PHI. “Kami berharap pelanggaran itu segera diperbaiki, jika perusahaan ingin tetap melanjutkan pekerjaan atau tidak mendapat sanksi,” ancamnya.

Pada kesempatan itu Dadi juga mengingatkan kepada managemen PT Akas, jika seluruh pelanggaran aturan ketenagakerjaan tidak diindahkan, maka bisa saja pengawas tenaga kerja akan mengeluarkan rekomendasi untuk tidak diberikan kepercayaan melanjutkan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan, karena perusahaan dinilai tidak mematuhi aturan tenaga kerja.

Untuk memberikan penjelasan secara detail tahapan yang harus dilaksanakan pihak perusahaan, pengawas tenaga kerja siap untuk memberikan penjelasan, sehingga diminta kepada managemen perusahaan untuk segera membuat jadwal pertemuan dengan pengawas tenaga kerja sesuai dengan janji yang pernah disampaikan. “Kami siap untuk memberikan keterangan soal aturan tenaga kerja, termasuk meminta komitmen perusahaan akan melaksanakan aturan, agar tidak berlanjut sampai pada proses hukum,” ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pihak perusahaan yang bisa dimintai keterangan, bahkan pihak Disosnakertrans belum mendapatkan kepastian waktu dari pihak perusahaan untuk menggelar pertemuan, padahal pada pertemuan awal saat ada aksi demo dari karyawan, managemen berjanji akan mengutus perwakilan untuk membahas khusus masalah ketenagakerjaan. (kimt)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com