fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Polres Sumbawa Barat Mulai Sidik PT AKAS

Taliwang – Kepolisian Resor Sumbawa Barat mengemukakan tengah mulai melakukan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran PT Akas yang belum lama ini telah dilaporkan oleh sejumlah warga setempat atas pembangunan konstruksi  AMP di wilayah itu yang tidak melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat, AKBP Muhammad Surya Saputra, menerangkan, telah menghentikan aktifitas PT Akas sementara waktu sampai adanya penjelasan dari pemerintah daerah terhadap dokumen ijin pertambangan galian c yang akan dijadikan sebagai bahan utama AMP tadi.

“Sampai saat ini, kami belum menemukan legalitas perijinan perusahaan itu. Padahal kami sudah kooperatif untuk mencari dan mempertanyakakn itu kepada perusahaan dan pemerintah,” terangnya, Senin (2/4).

Dalam proses pencarian bukti atas indikasi pelanggaran perusahaan jasa konstruksi itu, pihak kepolsian juga telah melakukan penyitaan atas beberapa dokumen dari perusahaan, Jumat (31/3) silam, untuk menjadi bahan bukti dan konfrontasi atas laporan yang telah disampaikan warga sebelumnya.

Suryo menegaskan, memberikan batasan waktu kepada pemerintah daerah dan perusahaan untuk bisa menjelaskan tentang mekanisme hukum yang digunakan dalam pemberian ijin perusahaan jasa konstruksi yang melakukan usaha pertambangan di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene tersebut.

Seperti diketahui, pada pemberitaan sebelumnya, PT Akas diketahui telah mengabaikan beberapa dokumen pertambangan, seperti diantaranya tentang ijin usaha pertambangan dan ijin eksplorasi yang menjadi kewajiban sesuai undang-undang pertambangan nomor 4 tahun 2009. Bahkan, perusahaan itu juga diduga telah melakukan manipulasi atas ijin Hak Usaha yang semestinya harus berbadan hukum swasta, tapi Perusahaan itu hanya mengatasanamakan pribadi.   Hal ini juga, yang diindikasikan oleh sejumlah LSM dan warga, terdapat kerugian daerah atas pajak dari perusahaan itu.

Bukan hanya itu, indikasi adanya permainan mafia proyek yang melibatkan sejumlah pejabat dan LSM juga disebut-sebut dalam proses perijinan dan sosialisasi yang dilakukan perusahaan itu, karena meski, warga setempat mengakui tidak pernah disosialisasi tapi, ijin usaha pertambangan perusahaan itu tetap dikeluarkan oleh dinas terkait.

Sebelumnya, Amir Husein, Kepala ULP kabupaten sumbawa barat menerangkan, PT Akas telah memenangkan tender untuk proyek multiyears senilai Rp 100 milyar dalam jangka tiga tahun kedepan. Dan yang menjadi salah satu syarat dalam pemenangan itu adalah peralatan dan konstruksi bangunan AMP yang harus ditempatkan di wilayah sumbawa barat.

“Mereka menang tender, karena mereka telah dinyatakan layak dengan syarat yang sudah dipenuhi yaitu pembangunan konstruksi AMP tadi,” terangnya.

Ia juga menegaskan, persoalan PT Akas, semestinya harus dipilah dengan batasan hukum yang berkaitan dengan undang-undang pertambangan nomor 4 tahun 2009 tadi, menurut Amir, konstruksi AMP yang dibangun oleh PT Akas hanyalah sebatas prasyarat dalam pemenangan tender ratusan milyar tadi.

“Ini harus dipilah, mereka bukan perusahaan pertambangan, tapi jasa infrastruktur, dan hal itu dilakukan sebatas syarat proyek itu,” demikian Amir. [us]

Don`t copy text!