fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

ASN Bolos Kerja Diancam Potong TKD

“Absensi Sidik Jari Diberlakukan Pada Tiap SKPD”

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berikhtiar untuk terus mengawasi tingkat kehadiran pegawainya. Tak ayal, di tahun 2017 ini seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diupayakan untuk memiliki absensi sidik jari online. Dan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja diancam sanksi tegas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), H Abdul Malik Nurdin SSos MSi,  tak memungkiri masih banyak instansi yang belum memiliki absen sidik jari online. Seperti halnya beberapa puskesmas dan sejumlah sekolah yang tersebar di seluruh wilayah. Terhadap kekurangan itu, pihaknya akan mengupayakan untuk melengkapinya di tahun ini.

“Kita akan upayakan untuk melengkapinya. Tentu dalam pengadaannya terlebih dahulu akan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan memberlakukan sistem absensi online tersebut diharapkan hasilnya akan efektif untuk meningkatkan kehadiran dan disiplin ASN dalam mematuhi jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja. Dalam satu hari seluruh ASN di lingkup Pemkab Sumbawa Barat harus melakukan tiga kali absensi yakni saat masuk kantor, istirahat dan saat pulang kerja.

”Tidak ada alasan lagi ASN datang, pulang lebih cepat atau tidak berada di kantor saat jam kerja. Bahkan nanti sanksinya jelas dan juga berpengaruh terhadap pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD),” terangnya.

Pemotongan TKD ini jumlahnya bervariasi. Seperti, ASN yang tidak masuk sehari maka TKD-nya akan dipotong sebanyak lima persen. Lima hari tidak masuk, bisa-bisa TKDnya juga terancam tidak ada.

“Jadi, sistem absensi online tidak bisa dianggap main-main dan tidak bisa diintervensi. Mau masuk tepat waktu, telat atau tidak masuk sekali, itu semua konsekuensinya di mereka (ASN),” imbuhnya.

Selain bisa dimonitor setiap hari, kata dia, hasil absensi tersebut juga bisa direkap setiap minggu, setiap bulan bahkan diakumulasi satu tahun. Jika hasil rekapan absensi  terdapat akumulasi ketidakhadiran melebihi ketentuan, maka bisa-bisa ASN itu juga dikenakan sanksi kepegawaian.

Ia kembali menyatakan, dari hasi evaluasi tingkat kehadiran ASN setelah diberlakukannya sistem absensi online tersebut, jauh meningkat dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya absensi online.

“Hasil monitoring sangat efektif dengan cara ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan tingkat kehadiran. Kedepan akan terus diperkuat sistemnya, sehingga kekurangan dan kelemahan bisa ditutupi,” pungkasnya. (ktas)

Don`t copy text!