BPMPTT Janji Tertibkan Nominee

Taliwang, KOBAR – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) berjanji akan segera melakukan penertiban terhadap areal potensi yang dikuasai oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan modus nominee atau penggunaan nama masyarakat lokal untuk melakukan penguasaan terhadap lahan.

Kepala BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs Hajamuddin MM kepada media ini mengakui jika dirinya memiliki beberapa informasi terkait dengan penguasaan lahan yang dilakukan WNA dengan menggunakan nominee, sehingga pada tahun 2015 mendatang akan melakukan penertiban.

Langkah tegas itu sebagai bentuk antisipasi adanya penguasaan lahan potensi oleh WNA, karena dalam aturan agraria sangat jelas tidak diberikan ruang atau celah bagi WNA untuk menguasai lahan. “Tidak dibenarkan dalam aturan kalau WNA bisa menguasai lahan secara pribadi atau dengan cara nominee juga tidak dibenarkan, sehingga harus dilakukan penertiban,” tegas Hajam sapaannya.

Masih keterangan Hajam, sampai saat ini memang belum ada data akurat yang dimiliki soal dimana dan berapa luas kawasan strategis wisata maupun lahan potensi pengembangan lain yang telah dikuasai, karena memang sistem penguasaan lahan yang dilakukan pihak WNA tidak dilakukan secara terbuka, namun untuk mendapatkan data itu sendiri, BPMPPT akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah desa setempat.

Informasi awal yang dimiliki tentang penguasaan lahan wisata di pantai Jelengah yang dilakukan beberapa orang WNA sudah pernah diketahui, namun belum ada data detail siapa saja WNA yang telah melakukan penguasaan dan wilayah mana saja, jadi salah satu tahapan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan pendataan secara komprehensif, sehingga ada data tentang WNA yang telah menguasai secara pribadi areal dimaksud.

Diingatkan Hajam, penguasaan lahan secara pribadi yang dilakukan WNA tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah KSB, karena WNA yang telah menguasai lahan tersebut tidak melakukan aktifitas secara umum, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menerapkan kewajiban. “Kami ingin menertibkan bukan untuk diambil paksa, tetapi lebih untuk memberikan ketegasan keamanan kepada WNA yang menguasai lahan, agar lahan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan pemerintah siap untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhannya,” timpalnya.

Hajam merasa yakin bahwa WNA yang menguasai lahan potensi lantaran ada keinginan untuk mengembangkan potensi setempat, jadi harus dimediasi oleh pemerintah, hanya saja harus dilakukan penertiban terlebih dahulu, untuk mengetahui cara mendapatkan lahan tersebut, termasuk tujuan menguasai lahan, sehingga intervensi pemerintah nantinya tidak salah. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com