Bupati KSB: Humas Pemerintah Mesti Cekatan

Bupati KSB: Humas Pemerintah Mesti Cekatan

Taliwang, KOBAR – Hampir pada setiap pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selalu memberikan teguran terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak terkecuali saat Rakor yang digelar kemarin, bahkan banyak sentilan untuk dijadikan pemacu semangat para pimpinan SKPD.

Saat rakor itu juga disampaikan oleh orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu bahwa kinerja pemerintah selalu dikritisi masyarakat melalui media sosial, sehingga dibutuhkan peran penting aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan, termasuk peran humas untuk memberikan klarifikasi setiap kritikan yang muncul, agar apa yang disampaikan masyarakat itu tidak kebablasan.

Beberapa isu yang disampaikan Kyai Zul sapaan akrab Bupati KSB dalam pertemuan itu adalah, masih ada aktifitas pasar bayangan atau pemanfaatan areal sekitar eks pasar lama untuk melakukan aktifitas, padahal pemerintah telah membangun pasar Taliwang yang sangat representatif untuk dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat itu sendiri.

Masalah lain adalah persampahan, dimana sampai saat ini masih dijumpai tumpukan sampah yang dibuang masyarakat bahkan sulit untuk dikendalikan karena masyarakat belum menyadari pentingnya kebersihan, sehingga dibutuhkan peran ekstra pemerintah untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

Masalah pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga masuk dalam pembahasan dalam pertemuan itu, sehingga diminta kepada para tenaga medis untuk memaknai pelayanan adalah bagian dari pengorbanan dan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat sebagai pasien.

“Pelayanan harus sungguh-sungguh agar tidak ada masyarakat yang dirugikan”, tukasnya. Kyai Zul juga mengatakan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan tugas kemanusiaan yang paling penting. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Kyai Zul juga menyorot derasnya keluhan publik terhadap pemerintah, terutama di media sosial. “Adanya keluhan publik merupakan respon positif bagi perkembangan pembangunan hanya saja keluhan tersebut harus diolah agar tidak menjadi semacam abuse of power di pemerintahan”, tegasnya.

Dalam menanggapi hal tersebut, peran Humas di pemerintahan perlu cekatan dalam menanggapi keluhan publik, termasuk dalam memberikan penjelasan. Dia mengingatkan bahwa dalam menyampaikan keluhan, publik diharapkan tidak dalam fase “abuse of freedom speak” atau kebebasan berbicara yang kebablasan. (kimt)

Don`t copy text!