Baleg Tagih Raperda yang Tak Kunjung Diserahkan Pemerintah

Baleg Tagih Raperda yang Tak Kunjung Diserahkan Pemerintah

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sampai saat ini belum juga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPRD KSB sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD KSB, Andi Laweng SH MH kepada media ini mengaku kecewa dengan pemerintah yang urung menyerahkan dokumen awal tentang raperda, padahal ada beberapa Raperda yang harus ditetapkan lebih awal atau sebelum ditetapkannya APBD. “Sampai sekarang belum kami terima usulan raperdanya,” tegas politisi asal Kertasari itu.

Diingatkan Andi Laweng, setelah mendapat pemberitahuan awal, Baleg sebenarnya telah melakukan pertemuan internal untuk mempersiapkan diri menyusun dan menetapkan apa Raperda yang dianggap urgen dan harus didahulukan, termasuk pernah meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan draf raperda lebih awal sebelum mulai tahapan pembahasan APBD 2015.

“Hari ini kita sudah menggelar paripurna tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Platform Sementara (KUA PPS), dimana kegiatan itu adalah rangkaian awal dari pembahasan APBD 2015, jadi sulit kalau dalam waktu dekat akan disampaikan draf raperda,” terangnya.

Seperti diketahui bahwa produk hukum yang akan dibahas itu adalah prolegda luncuran ada 3 yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Raperda tentang pengolahan pertambangan mineral dan Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, sementara ada satu Raperda perubahan yaitu Perda nomor 9 tahun 2010 tentang pajak restoran.

Untuk raperda baru ada 8 yaitu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Taliwang (RDTRK), Raperda tentang pengelolaan sampah, Raperda tentang pelayanan persampahan, Raperda tentang pengelolaan air tanah, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RTRW), Raperda tentang pembentukan Desa Tambak Sari dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Selain itu juga ada perubahan keempat terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Setda, Setwan, dan Staf Ahli Bupati, dan dua Raperda lainnya tentang dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan serta Keterbukaan Informasi Publik. (kimt)

Don`t copy text!