fbpx
Pemerintah akan Segera Mengajukan 12 Prolegda

Pemerintah akan Segera Mengajukan 12 Prolegda

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan mengajukan 12 Program Legislasi Daerah (Prolegda). Belum ada jadwal untuk penyampaiannya, karena masih akan dibahas secara internal.

Kabag Hukum Setda KSB, Ahmad Yani SH, MH yang ditemui dalam ruang kerjanya kemarin mengakui jika rencana pembahasan internal prolegda akan dilakukan pada selasa 14/10 (besok, red). “Masih dilakukan pembahasan internal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada DPRD,” ucap Yani sapaannya.

Masih keterangan Yani, prolegda yang akan diusulkan itu tidak semuanya Peraturan Daerah (Perda) bentukan baru, tetapi ada juga permohonan dilakukan revisi, termasuk aturan luncuran, dimana pernah diusulkan, tetapi tidak sampai dalam penetapan untuk menjadi aturan. “Ada rancangan Perda yang pernah diusulkan tahun 2013 juga,” lanjut Yani.

Dirinci oleh Yani, prolegda luncuran yang dimaksud ada 3 yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Raperda tentang pengolahan pertambangan mineral dan Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, sementara ada satu Raperda perubahan yaitu Perda nomor 9 tahun 2010 tentang pajak restoran.

Untuk raperda baru ada 8 yaitu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Taliwang (RDTRK), Raperda tentang pengelolaan sampah, Raperda tentang pelayanan persampahan, Raperda tentang pengelolaan air tanah, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RTRW), Raperda tentang pembentukan Desa Tambak Sari dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Pada kesempatan itu Yani belum bisa memberikan keterangan alasan diusulkan untuk dilakukan perubahan, termasuk penyampaian raperda baru, karena saat ini draf raperda sendiri masih berada di masing-masing SKPD. “Pertemuan tekhnis yang akan dilaksanakan minggu ini baru diketahui apa yang menjadi pertimbangan SKPD mengusulkan Raperda, termasuk adanya permohonan perubahan tentang raperda pajak restoran,” tandas Yani.

Diakui juga, sebelum disampaikan Raperda kepada DPRD KSB, SKPD pengusul harus melakukan koordinasi dan memiliki kajian akademis tentang aturan yang disampaikan itu, karena kajian akademis merupakan salah satu syarat sebelum masuk proses pembahasan. “Pokoknya seluruh hal tekhis akan dibicarakan dalam pertemuan internal nanti,” terang Yani. (kimt)

Don`t copy text!