fbpx
Komisi III: Pemerintah Harus Serius Tangani Krisis Jaringan Selular

Komisi III: Pemerintah Harus Serius Tangani Krisis Jaringan Selular

Taliwang, KOBAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk menuntaskan krisis jaringan selular, semoga itu menjadi rencana serius bukan hanya sekedar sesumbar.

Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media ini rabu 8/10 kemarin menegaskan, Dishubkominfo harus memiliki rencana strategis dalam melaksanakan program tersebut, apalagi penyediaan jaringan selular bukan menjadi kewenangan atau tanggung jawab pemerintah.

“Rencana strategis Dishubkominfo dalam menuntaskan krisis jaringan harus jelas dan terarah, termasuk harus memiliki konsep yang jelas, agar bisa mendesak para pemilik provider untuk menyiapkan jaringan dengan melakukan pemasangan menara telekomunikasi (tower) jaringan pada beberapa lokasi yang belum terjangkau oleh jaringan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Masih keterangan politisi asal kecamatan Brang Rea itu, pemerintah harus menyadari bahwa jaringan selular sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, karena bisa menunjang pengembangan perekonomian warga itu sendiri,  sehingga harus diseriusi untuk menyediakan jaringan. “Kita harus bertekad untuk menciptakan KSB sebagai daerah yang bebas krisis jaringan selular,” lanjut Dinata.

Pada kesempatan itu Dinata juga menegaskan jika komisi III berencana memanggil seluruh pemilik menara telekomunikasi. Pertemuan yang hendak dilakukan itu untuk mendengarkan keterangan langsung dari para provider bentuk tanggung jawab terhadap daerah, baik itu dalam bentuk kontribusi retribusi maupun tanggung jawab dengan masyarakat yang berada di sekitar pembangunan menara.

“Kami memang pernah mendengar bahwa para provider atau penanggung jawab atas keberadaan tower tetap melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi, namun belum pernah mengetahui apa bentuk Coorporate Social Responsibility (CSR) yang pernah dilaksanakan,” tandas Dinata.

Diingatkan Dinata, masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri sangat konsumtif, sehingga bisa saja pendapatan yang diterima provider dengan keberadaan tower yang dibangun cukup tinggi atau berbanding terbalik dengan kontribusi yang diberikan. “Saya akan segera komunikasikan secara internal untuk sepakat menyusun jadwal memanggil para provider,” tutur Dinata. (kimt)

Don`t copy text!