fbpx
Komisi III Minta Pemerintah Evaluasi Investor

Komisi III Minta Pemerintah Evaluasi Investor

Taliwang, KOBAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah meminta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang hendak melakukan investasi. Evaluasi itu dilakukan kepada yang telah memegang ijin maupun yang sedang berproses.

Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media ini rabu 22/10 menegaskan, cukup banyak perusahaan yang telah memiliki legalitas (ijin) untuk melakukan investasi di Bumi Pariri Lema Bariri, namun sampai saat ini belum terlihat ada realisasi sebagai bentuk keseriusan, sehingga perlu dilakukan analisa dan evaluasi lebih detail tentang keseriusan perusahaan tersebut.

Dinata sapaan akrabnya mengaku sangat mendukung langkah pemerintah dengan tidak mempersulit proses perijinan bagi investor, namun harus ada kajian yang dimiliki pemerintah dalam menganalisa dan mengevaluasi perusahaan yang mengajukan minat untuk mengelola sumberdaya alam tersebut, sehingga tidak muncul kesan terlalu mudah memberikan ijin dan kepercayaan kepada perusahaan yang belum tentu serius hendak berinvestasi.

Diingatkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika merujuk dari laporan awal yang pernah diterima, maka tidak sedikit perusahaan yang telah memplot lokasi untuk dilakukan pengembangan sebagai bentuk investasi, termasuk wilayah gili balu. “Tawaran untuk melakukan investasi terhadap sumberdaya kita cukup menjanjikan, tetapi sampai saat ini belum ada yang terealisasi, jadi harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi sebagai bentuk pembuktian, baik kepada perusahaan yang telah memiliki legalitas dalam bentuk ijin, maupun yang sedang berproses ijinnya,” harap Dinata.

Desakan politisi muda asal kecamatan Brang Rea itu untuk mengantisipasi terjadinya pemanfaatan ijin untuk keperluan mafia perusahaan, karena bukan rahasia lagi, dimana ada perusahaan yang melakukan proses untuk mengantongi ijin, tetapi tidak merealisasikan programnya, karena ijin tersebut bisa dipergunakan untuk menguntungkan perusahaan itu sendiri. “Jangan sampai Bumi Pariri Lema Bariri dijual oleh perusahaan dengan cara mengantongi ijin investasi untuk keperluan perusahaan,” tudingnya.

Dinata juga mengajak pemerintah untuk berani menetapkan atau mencabut ijin bagi perusahaan yang hasil evaluasi tidak serius untuk melakukan investasi, agar asset pemerintah itu bisa dikelola oleh perusahaan yang serius, karena pengembangan investasi bukan hanya akan dirasakan oleh pemerintah dalam bentuk pendapatan, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri.

Selain itu Dinata juga meminta pemerintah maupun pelaku investasi untuk tidak memaksakan berinvestasi, jika apa yang menjadi program akan berbenturan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena dalam Perda itu telah dijelaskan tentang kawasan strategis kabupaten. “Kami dukung menggeliatnya investasi, tetapi jangan sampai lupa bahwa kita memiliki Perda RTRW yang harus menjadi acuan, sehingga tidak muncul investasi yang bersebrangan atau tidak sesuai dengan peraturan tersebut,” harapnya.

Pada kesempatan itu Dinata juga mengatakan bahwa dalam mendukung percepatan pengembangan investasi, ada beberapa kewajiban pemerintah yang harus menjadi perhatian, terutama dalam bentuk infrastruktur. Infrastruktur yang harus menjadi perhatian itu adalah, infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan infrastruktur telekomunikasi, karena infrastruktur termasuk pendukung dalam percepatan investasi.

Data yang dimiliki media ini, perusahaan yang hendak berinvestasi adalah, PT. Nusantara Oriental Permai (NOP), PT. Pulau Sumbawa Agro (PSA), PT. Indotan, PT. Unichamp, PT Eco Solusion Lombok (ESL), PT. Mitra Jaya Makmur, PT. Darwin Nusa Indonesia, PT. Lagero Internasional, PT. Mutiara Nusa Bangsa, PT. Darma Raya Hutama, PT. Ubantu, termasuk beberapa perusahaan lainnya yang berjumlah mencapai 23 perusahaan. (kimt)

Don`t copy text!