fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Komisi III Minta Dishubkominfo Tegas Tarik Retribusi Tower

Taliwang, KOBAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk tegas terhadap para pemilik jaringan seluler yang tidak mau membayar retribusi, padahal pembayaran retribusi atas pembangunan tower yang dilakukan adalah kewajiban bagi perusahaan.

Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media ini melalui selulernya kemarin menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan pembayaran retribusi sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan daerah (Perda), karena retribusi itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan saatnya pihak perusahaan meminta dilakukan penghitungan ulang.

Diingatkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dalam aturan tentang penetapan retribusi sudah jelas, dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikali 2 persen, maka akan ketemu angka kewajiban dalam bentuk retribusi. “Saya kira hitungan sudah jelas, jadi tinggal ketegasan Dishubkominfo untuk mendesak perusahaan menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusi,” timpalnya.

Pada kesempatan itu Dinata juga mengingatkan, jumlah retribusi keberadaan jaringan seluler telah masuk item pendapatan pemerintah KSB tahun 2014, jadi Dishubkominfo harus mengingatkan kepada para provider atau melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) yang menaungi, bahwa saat ini bukan untuk membahas besarnya penetapan apalagi keberatan dengan aturan yang menjadi acuan, tetapi lebih pada proses pencairan, mengingat sudah di penghujung tahun.

Soal keinginan ATSI untuk membahas ulang aturan yang menjadi acuan bisa dibahas pada tahun 2015 mendatang, apalagi komisi III berencana akan memanggil pihak Dishubkominfo dengan ATSI untuk membahas persoalan ketetapan retribusi, termasuk masalah belum terealisasinya sampai saat ini. “Kami akan segera memanggil dua pihak itu untuk membahas masalah retribusi,” janji politisi asal kecamatan Brang rea itu.

Pada kesempatan itu Dinata juga menyampaikan, pemerintah KSB sampai saat ini belum pernah merasakan retribusi dari pembangunan jaringan seluler, karena penarikan retribusi pada tahun sebelumnya tidak sampai di kas daerah dan masalah itu sendiri sudah dalam penanganan pihak Kejaksaan.

Hal penting disampaikan Dinata kepada para perusahaan, bahwa pembayaran retribusi itu sendiri sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Bumi Pariri Lema Bariri. “Kami minta perusahaan ikut peduli dan berpartisipasi dalam pembangunan KSB dengan cara membayar retribusi sesuai ketetapannya, karena ketetapan itu sendiri bukan atas arogansi pemerintah, namun lebih pada aturan yang mengaturnya,” terangnya.

Kepada Dishubkominfo juga diminta tegas dengan peraturan yang telah dibuat, jangan mundur apalagi sampai menerima kompensasi lain, karena retribusi atas jaringan seluler adalah PAD yang sangat dibutuhkan dan yang perlu diketahui juga bahwa komisi III sangat intens untuk melakukan pengawasan terhadap SKPD yang menjadi mitra dan siap ikut mendesak perusahaan untuk merealisasikan kewajibannya. (kimt)

Don`t copy text!