14,15% Anak Usia SMP di KSB Putus Sekolah, Potret Buram Pendidikan di Tengah Perayaan Hardiknas 2026

Taliwang, KOBARKSB.com – Di balik kemegahan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) justru dihantam kenyataan pahit melalui rilis data statistik terbaru. Dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2026 mengungkap fakta yang sangat menohok: belasan persen anak usia remaja di Bumi Pariri Lema Bariri saat ini justru terdepak dari sistem pendidikan formal. Angka partisipasi sekolah yang merosot ini menjadi rapor hitam bagi pemerintah daerah yang selama ini selalu menggaungkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.

Fakta paling menyakitkan terlihat pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs yang mencerminkan persentase anak usia 13-15 tahun yang benar-benar mengenyam pendidikan tepat waktu. Berdasarkan data BPS, APM SMP di KSB merosot tajam dari 87,60 persen pada tahun 2024 menjadi hanya 85,85 persen pada tahun 2025. Angka ini secara eksplisit membuktikan bahwa terdapat 14,15 persen anak usia SMP di KSB yang saat ini putus sekolah atau tidak masuk dalam sistem persekolahan. Tren penurunan ini tidak hanya terjadi di tingkat menengah, namun juga menjalar ke tingkat SD/MI yang ikut terkoreksi turun menjadi 97,36 persen dari tahun sebelumnya.

M. Nasir, Penggiat dunia pendidikan di KSB memberikan reaksi keras atas temuan angka 14,15 persen tersebut. Menurutnya, kondisi ini merupakan kegagalan moral bagi kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal melimpah dari sektor pertambangan. Nasir menegaskan bahwa jargon ‘Partisipasi Semesta’ dalam Hardiknas tahun ini hanyalah bualan belaka selama pemerintah gagal memastikan setiap anak remaja di pelosok desa mendapatkan hak dasar mereka untuk sekolah. Ia menilai, peningkatan jumlah anak putus sekolah ini adalah lonceng darurat yang menunjukkan bahwa kesejahteraan hasil tambang belum benar-benar menyentuh masa depan anak-anak di KSB.

“Angka 14,15 persen anak SMP yang tidak sekolah ini adalah tamparan yang sangat keras bagi kita semua di hari pendidikan ini. Bagaimana mungkin di daerah sekaya KSB, masih ada belasan persen anak-anak kita yang tercecer dan kehilangan masa depannya di luar kelas? Pemerintah jangan hanya asyik merayakan seremoni Hardiknas dengan spanduk-spanduk megah, sementara ribuan anak remaja kita sedang berjuang di luar sana tanpa pendidikan. Ini adalah bukti bahwa kebijakan pendidikan kita saat ini sedang berjalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang,” tegas M. Nasir dengan nada geram kepada kobarksb.com, Sabtu (2/5).

Krisis partisipasi siswa ini diduga kuat berkaitan erat dengan fenomena “hilangnya” tenaga pendidik di garda terdepan. Praktisi pendidikan KSB, Syarifuddin, M.Pd., menyoroti data BPS yang mencatat pengurangan total 168 guru SD dan SMP dalam setahun terakhir. Ironi besar terjadi pada tingkat SMP, di mana pemerintah menambah jumlah gedung sekolah dari 41 menjadi 45 unit, namun secara bersamaan jumlah gurunya justru menyusut sebanyak 70 orang. Syarifuddin menilai, ketiadaan jumlah guru yang memadai dan berbanding terbalik dengan penambahan fisik bangunan adalah sebuah kegagalan manajemen pendidikan yang sangat mendasar di KSB.

“Kita sedang menghadapi situasi darurat tenaga pendidik. Apa gunanya menambah gedung-gedung SMP baru jika gurunya justru dikurangi sebanyak 70 orang dalam setahun? Ini adalah logika pembangunan yang keliru. Anak-anak kita putus sekolah salah satunya karena kualitas pendampingan di dalam kelas semakin menurun akibat beban kerja guru yang tidak seimbang. Jika 168 guru di tingkat pendidikan dasar hilang dari sistem dalam setahun tanpa pengganti, jangan harap anak-anak akan betah belajar di sekolah. Pemerintah daerah harus segera mengaudit secara transparan ke mana perginya para tenaga pengajar ini,” ujar Syarifuddin tajam.

Masyarakat kini mendesak langkah konkret dan evaluasi radikal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB untuk menjawab rapor merah ini. Penurunan partisipasi murni dan defisit ratusan guru adalah bukti nyata bahwa dunia pendidikan di KSB sedang berada di titik nadir. Publik menuntut agar momen Hardiknas 2026 tidak hanya berhenti pada ajang rutinitas bagi-bagi penghargaan semata, melainkan menjadi titik balik bagi Bupati dan jajarannya untuk melakukan jemput bola terhadap 14,15 persen anak SMP yang kini kehilangan hak atas masa depannya. Jika data BPS ini tetap diabaikan, maka masa depan generasi emas KSB dipastikan akan menjadi korban dari kebijakan yang lebih mementingkan kemegahan seremoni daripada kualitas nyata di ruang kelas. (krij)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending