Antisipasi Gesekan di 21 Desa, Bupati KSB Wanti-wanti Netralitas Aparatur Jelang Pilkades 2026

Taliwang, KOBARKSB.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai memetakan berbagai potensi kerawanan guna mengantisipasi gesekan sosial menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada mitigasi konflik di tingkat akar rumput, akurasi data pemilih, serta komitmen netralitas seluruh aparatur pemerintah di 21 desa yang tersebar di delapan kecamatan.

Langkah antisipasi ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkades Serentak 2026 di Graha Fitrah, Kantor Bupati Sumbawa Barat, Senin (13/07/2026). Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sumbawa Barat ini sengaja menempatkan stabilitas keamanan sebagai prioritas utama pembahasan demi mengawal proses demokrasi yang sehat di tingkat desa.

Dengan cakupan wilayah pemilihan yang meliputi 52 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mencapai 21.826 pemilih, potensi kerawanan gesekan dinilai cukup tinggi jika tidak diantisipasi sejak dini. Polarisasi dukungan di tingkat lokal sering kali menjadi pemicu sensitivitas yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.

Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, mengingatkan bahwa tugas jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan bukan sekadar menjalankan tahapan administratif, melainkan memastikan tidak ada ruang bagi terjadinya konflik horizontal di lapangan.

“Tugas kita bukan hanya memastikan tahapan berjalan sesuai aturan, tetapi juga memastikan seluruh proses berlangsung dengan baik, aman, tertib, dan kondusif,” tegas Amar Nurmansyah.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada para camat dan seluruh aparatur sipil negara agar tidak terlibat dalam politik praktis atau menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu. Keberpihakan aparat dinilai sebagai salah satu pemantik utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pilkades, yang berisiko berujung pada aksi protes massal.

“Kita juga harus menjaga netralitas. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berpihak kepada salah satu calon. Sikap netral merupakan kunci utama agar pelaksanaan Pilkades tetap dipercaya oleh masyarakat,” tambah Bupati.

Di sisi lain, kesiapan instrumen teknis dan regulasi baru juga turut dievaluasi. Berdasarkan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, H. Abdul Hamid, tahapan Pilkades 2026 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Terkait adanya wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting), ia mengimbau agar transisi teknologi ini dikaji dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kendala teknis di lapangan yang dapat memicu protes warga.

“Apabila Pemerintah Kabupaten berkeinginan menerapkan sistem e-voting, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai kesiapan daerah, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kesiapan desa sebagai pelaksana,” jelas Abdul Hamid.

Potensi sengketa akibat ketidakakuratan administratif juga menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu. Ketua KPU KSB, Herman Jayadi, mengingatkan bahwa persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan validitas data pemilih sering kali menjadi celah yang digugat oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparan di setiap TPS.

“Kualitas hasil Pilkades sangat bergantung pada bagaimana proses pengawasan dilaksanakan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus memberikan perhatian yang serius terhadap fungsi pengawasan agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, transparan, jujur, dan adil,” terang Herman Jayadi.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap komitmen bersama yang disepakati dalam rakor ini dapat segera ditindaklanjuti secara konkret di lapangan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan panitia tingkat desa, seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 diharapkan berjalan lancar tanpa gesekan, serta mampu menghasilkan pemimpin desa yang sah dan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. (krij)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending