KSB Darurat Tenaga Pendidik! Setahun 168 Guru SD dan SMP ‘Lenyap’ dari Ruang Kelas

Taliwang, KOBARKSB.com – Di tengah gempita perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, sebuah fakta pahit justru terungkap dari data resmi pemerintah. Dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2026 memberikan sinyal darurat bagi dunia pendidikan di Bumi Pariri Lema Bariri. Bukannya menunjukkan penguatan, indikator utama pendidikan di KSB justru merosot tajam, ditandai dengan hilangnya ratusan tenaga pendidik dan menurunnya angka partisipasi sekolah dalam kurun waktu hanya satu tahun.

Fenomena yang paling menyita perhatian adalah penyusutan jumlah guru yang sangat masif di jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan kompilasi data BPS, Kabupaten Sumbawa Barat kehilangan total 168 guru pada tingkat SD dan SMP. Secara rinci, jumlah guru Sekolah Dasar (SD) menyusut dari 1.243 pengajar pada tahun ajaran 2024/2025 menjadi hanya 1.145 pengajar pada 2025/2026. Kondisi serupa terjadi di jenjang SMP, di mana jumlah guru terjun bebas dari 736 orang menjadi 666 orang. Hal ini menjadi anomali besar karena di saat jumlah guru SMP berkurang sebanyak 70 orang, jumlah gedung sekolah SMP di KSB justru bertambah dari 41 menjadi 45 unit.

Menanggapi anomali tersebut, pengamat kebijakan publik KSB, Herianto, S.Pd., Sabtu (2/5), menyampaikan kritik pedasnya saat dihubungi oleh kobarksb.com. Ia menilai bahwa pemerintah daerah terlalu sibuk membangun cangkang fisik namun abai dalam mengisi substansi pendidikan, yakni tenaga pengajarnya. Menurut Herianto, data ini adalah bukti nyata bahwa jargon “Pendidikan Bermutu” dalam tema Hardiknas tahun ini telah ternoda. Ia mempertanyakan bagaimana kualitas pendidikan bisa dijamin jika pasukan di garis depan, yaitu para guru, justru “lenyap” sebanyak 168 orang dalam setahun, padahal anggaran daerah dari sektor tambang terus mengalir deras.

“Statistik ini adalah tamparan keras tepat di wajah pemerintah daerah di hari pendidikan ini. Kita dipertontonkan sebuah ironi di mana gedung sekolah ditambah, tapi gurunya malah berkurang drastis. Membangun semen dan bata itu mudah, tapi memelihara dan memastikan jumlah guru yang cukup di dalam kelas adalah inti dari pendidikan bermutu. Jika 168 guru ini hilang tanpa penjelasan yang transparan, maka Hardiknas 2026 di KSB hanya akan menjadi panggung seremoni yang hampa makna bagi anak-anak di pelosok,” tegas Herianto dengan nada tinggi.

Dampak dari defisit tenaga pendidik ini pun mulai terlihat pada penurunan daya serap sekolah terhadap anak usia dini. Data BPS mengungkap bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di KSB mengalami tren melandai. APM untuk tingkat SMP/MTs melosor dari 87,60 persen menjadi 85,85 persen, sementara APM SD/MI juga terkoreksi turun menjadi 97,36 persen. Penurunan angka-angka ini menjadi indikator kuat bahwa semakin banyak anak usia sekolah di KSB yang tidak mengenyam pendidikan atau justru putus sekolah di tengah jalan.

Aktivis pendidikan lokal, Latifa, turut menyatakan keprihatinannya terhadap kemerosotan angka partisipasi tersebut. Ia menilai tema Hardiknas tentang “Partisipasi Semesta” menjadi sangat kontras dengan realitas anak-anak KSB yang kini justru semakin banyak “tercecer” dari sistem persekolahan. Latifa menegaskan bahwa peningkatan angka anak tidak sekolah adalah kegagalan moral bagi sebuah daerah yang menyandang status sebagai salah satu kabupaten terkaya di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata atas fakta bahwa celah partisipasi anak usia SMP kini sudah menyentuh angka 14 persen lebih yang tidak berada di ruang kelas.

Kesenjangan akses pendidikan di KSB pun kian diperburuk dengan sentralisasi fasilitas yang masih “Taliwang-Sentris”. Hingga tahun 2025, perguruan tinggi hanya tersedia di pusat kabupaten, sementara kecamatan strategis lainnya seperti wilayah lingkar tambang Sekongkang dan Maluk tetap nol fasilitas pendidikan tinggi. Kondisi ini memaksa jumlah mahasiswa asal KSB terus berkurang dari 1.358 orang menjadi 1.338 orang. Latifa menilai bahwa janji “Pendidikan untuk Semua” sulit terwujud selama pendidikan tinggi masih menjadi barang mewah yang hanya mudah dijangkau oleh warga pusat kota, sementara anak-anak desa terbebani oleh jarak dan biaya hidup yang mencekik.

Kini, bola panas berada di tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB untuk menjelaskan kepada publik mengenai rapor merah pendidikan ini. Masyarakat menuntut evaluasi kebijakan yang radikal, bukan sekadar jawaban retoris di atas podium Hardiknas. Jika masalah hilangnya ratusan guru dan menurunnya partisipasi sekolah ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka masa depan generasi emas KSB dipastikan akan terancam oleh kebijakan yang lebih mementingkan pencitraan daripada kualitas pendidikan yang nyata di dalam ruang kelas. (krij)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending