Tak Perlu Repot Lagi, Urus Surat Bebas Narkoba Kini Bisa Langsung di MPP KSB

Taliwang, KOBARKSB.com – Memasuki awal tahun 2026, kabar gembira datang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Kini, warga tak perlu repot berpindah-pindah kantor untuk mengurus dokumen penting. Pasalnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pengelola Mall Pelayanan Publik (MPP), secara resmi telah melaksanakan perjanjian kerja sama strategis dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sinergi ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah bersama BNN untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam satu pintu.

Kerja sama yang baru saja diteken ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antar instansi, khususnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokus utama dari kolaborasi ini mencakup penyelenggaraan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) atau yang lebih dikenal dengan surat bebas narkoba, pelayanan informasi dan konsultasi rehabilitasi, serta upaya berkelanjutan dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dari bahaya narkotika.

Kepala DPMPTSP Sumbawa Barat, Ns. Kamaluddin, S.Kep, menyambut antusias integrasi layanan BNN ke dalam gedung MPP. Saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (29/1), Kamaluddin menegaskan bahwa kehadiran BNN akan membuat ekosistem pelayanan di Sumbawa Barat semakin efisien bagi warga.

“Melalui kolaborasi ini, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi. Sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan pelayanan publik yang aman, bersih, dan bebas narkoba,” ungkap Kamaluddin.

Lebih lanjut, Kamaluddin memaparkan bahwa keberadaan MPP adalah wujud komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan yang terpusat dalam satu instansi. Ia menekankan bahwa prinsip pelayanan yang cepat, mudah, dan efektif bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus segera dipenuhi.

“Kerjasama DPMPTSP dengan berbagai lembaga dan instansi diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan dengan lebih nyaman di satu tempat,” ujarnya menambahkan.

Dengan bergabungnya BNN, Kamaluddin menjelaskan bahwa sampai saat ini Mal Pelayanan Publik yang dikelola DPMPTSP telah sukses menjalin kerja sama dengan 12 instansi. Di loket utama DPMPTSP, masyarakat dapat mengurus perizinan, perizinan berusaha, hingga laporan kegiatan penanaman modal. Bergeser ke layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) siap melayani penerbitan KTP, KIA, SKTT, SKPLN, akta kelahiran, kematian, hingga pencatatan perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.

Bagi para pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyediakan layanan pembuatan Kartu Kuning atau AK 1. Di sisi lain, kewajiban finansial daerah difasilitasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk transaksi pajak dan retribusi, yang letaknya berdampingan dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk konsultasi informasi pemanfaatan ruang. Sementara itu, aspek hukum dan ketertiban diakomodir oleh Kejaksaan Negeri yang menyediakan konsultasi hukum, serta Polres Sumbawa Barat untuk layanan perpanjangan SIM.

Layanan satu atap ini semakin paripurna dengan hadirnya instansi vertikal lainnya. Urusan perpajakan negara dilayani oleh Kantor Pelayanan Pajak, sementara pajak kendaraan ditangani oleh UPT Samsat. Jaminan sosial masyarakat pun terlayani dengan baik melalui gerai BPJS Kesehatan untuk informasi dan administrasi, serta BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh kemudahan ini didukung penuh oleh kehadiran Bank NTB Syariah yang melayani transaksi perbankan seperti tarik tunai, transfer, dan pembukaan rekening. Dengan ekosistem yang kian lengkap ini, MPP Sumbawa Barat kian memanjakan warganya dengan kemudahan akses pelayanan. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending