Luruskan Soal Isu Pajak Sembako, Menteri Keuangan Turun Langsung Ke Pasar

Sri Mulyani: Jangan Mudah Termakan Hasutan

Jakarta, KOBAR – Untuk meluruskan berita miring soal pengenaan pajak terhadap sembako yang beberapa hari ini beredar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, turun langsung ke pasar menemui para pedagang pasar, untuk menjelaskan persoalan tersebut, disamping berbelanja berbagai kebutuhan pokok untuk keluarganya.

“Pagi tadi saya pergi ke pasar Santa di Kebayoran, belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sambil ngobrol dengan beberapa pedagang di sana,” tutur Sri Mulyani, Senin, (14/6), yang diunggah di akun medsos pribadinya.

Seorang pedagang buah bernama Bu Rahayu, lanjutnya, bercerita bahwa akibat pandemi Covid-19, pembeli di pasar menurun. Namun mereka, katanya, bertahan dan tetap bekerja tak menyerah. Bu Runingsih, seorang pedagang sayur, juga berkisah, katanya, bahwa ia berdagang meneruskan usaha ibunya yang sudah 15 tahun, bahkan mulai melayani pembeli secara online, dan mengantar barang belanja menggunakan jasa ojek online. 

“Bu Runingsih juga bercerita, ia menerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp 2,4 juta dan Rp 1,2 juta dari Pemerintah, yang bermanfaat untuk menambah modal bahan jualannya. Dia bercerita, anaknya yang masih SMP juara kelas dan mendapat beasiswa dari pemerintah,” kisah Sri Mulyani.

Saat seorang Ibu pedagang bumbu, lanjut Sri Mulyani, menyampaikan kekhawatirannya kepadanya, setelah membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual. Maka ia langsung menjelaskan, bahwa pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

“Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya, beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan lain-lain, yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor, seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak,” terang Sri Mulyani.

Demikian juga daging sapi premium, lanjutnya, seperti, daging sapi Kobe, Wagyu, yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, kata Sri Mulyani, seharusnya diperlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak. Itu merupakan azas keadilan dalam perpajakan. Yang lemah dibantu dan dikuatkan, serta yang kuat membantu dan berkontribusi.

“Dalam menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM, seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru,” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah juga, tambahnya, memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid. Inilah fokus pemerintah saat ini, terangnya, yaitu, melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha, agar tidak hanya bisa bertahan, namun pulih kembali secara kuat. 

“Semangat para pedagang untuk bangkit sungguh luar biasa. Ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan saat melakukan berbagai aktivitas. Serta jangan mudah termakan hasutan,” demikian Menteri Keuangan. (knda)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com