fbpx
Akibat Pandemi Covid-19, Fiskal Kabupaten Sumbawa Barat Merosot

Akibat Pandemi Covid-19, Fiskal Kabupaten Sumbawa Barat Merosot

Nurdin Rahman: Tetapi Kita Tetap Terus Ukir Prestasi

Taliwang, KOBAR – Sejak muncul pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hingga saat ini, belum diketahui kapan dan bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat. Pandemi ini juga, menyebabkan terpuruknya perekonomian global, nasional, dan sudah tentu perekonomian daerah. Tak terkecuali Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“APBD KSB pernah mencapai Rp 1.579.365.355.670 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2021, APBD KSB turun menjadi Rp 957.523.774.656. Hal ini menggambarkan, bahwa kapasitas fiskal KSB makin menurun dan disertai ketidakpastian. Ini disebabkan oleh karena tingginya dinamika kebutuhan belanja penanganan pandemi,” tutur Nurdin Rahman SE, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, kepada awak media ini, Selasa, (8/6).

Pada tahun 2020, jelasnya, telah terjadi perubahan dana transfer karena realokasi dan refocusing anggaran hingga APBD KSB diubah sebanyak 12 kali perubahan, yang menyebabkan ruang fiskal daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas menjadi terbatas. Karena sumber daya fiskal daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Pandemi ini sudah jelas menekan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada arah kinerja pembangunan kita. Oleh karena itu, Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai KSB selama ini, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan melakukan adaptasi terhadap kondisi perekonomian nasional yang cenderung melemah, serta perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak menentu,” tukas Nurdin.

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya dan segenap masyarakat seharusnya berbangga dengan sederet prestasi yang telah ditoreh Kabupaten yang baru saja berusia 17 tahun ini. Diantaranya; Pertama, Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahun, sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase jumlah penduduk miskin yang sebelumnya 16.50% turun menjadi 13.34%, atau turun 3.16%. 

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB pada tahun 2020 menduduki posisi tertinggi diantara semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, yaitu, 71.63 poin, dan termasuk kategori tinggi secara nasional (60-<70). Bahkan IPM KSB masih lebih tinggi dari IPM Provinsi NTB, yang hanya 68.25 poin. IPM ini, terangnya, menggambarkan 3 dimensi pembangunan, yaitu, kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak.

“Ketiga, Sumbawa Barat menjadi satu-satunya daerah di Provinsi NTB yang telah menuntaskan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dan KSB telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan menjaminkan kepesertaan seluruh masyarakat Sumbawa Barat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya.

Selanjutnya, tambah Nurdin, KSB secara konsisten tetap memenuhi ketentuan alokasi belanja-belanja wajib (mandatory), seperti; 20% alokasi untuk belanja fungsi pendidikan, 10% diluar belanja gaji untuk urusan kesehatan, 10% untuk belanja Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil non earmarked untuk Alokasi Dana Desa (ADD), dan 25% Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.

“Dan Alhamdulillah, sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan anugerah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” demikian Kepala BPKD KSB. (kdon)

Don`t copy text!