fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Mudik Lebaran

Mudik Lebaran 2021 Terlarang

Jakarta, KOBAR – Pemerintah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Larangan mudik lebaran tahun ini, akan berlaku dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan, dengan tujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, seperti yang terjadi sebelumnya pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat, (26/3).

Muhadjir menegaskan, bahwa larangan mudik lebaran ini tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri. Melainkan berlaku juga untuk pegawai swasta, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut, sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Muhadjir Effendy

Kendati demikian, lanjutnya, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan, yaitu, pada tanggal 12 Mei 2021. Untuk itu, ia meminta segenap masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan, atau pun aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan Covid-19.

“Untuk imbauan, supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait. Dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri juga akan diatur oleh Kemenag, berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” jelas Menko PMK.

Namun pada kesempatan ini juga, ia menyampaikan, bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Tetapi untuk itu, harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN, atau surat keterangan dari Kepala Desa, bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. 

“Tentang urgensinya, akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB. Sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan, akan diatur oleh Kemenaker. Dan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri,” demikian Muhadjir Effendy. (knda)

Don`t copy text!