fbpx
Hari Rabu, Musyafirin Berhenti Jadi Bupati Sumbawa Barat

Hari Rabu, Musyafirin Berhenti Jadi Bupati Sumbawa Barat

Taliwang, KOBAR – Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 5 tahun silam, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dr Ir H W Musyafirin MM dan Fud Syaifuddin ST (Firin-Fud), masa jabatannya akan berakhir pada hari Rabu, 17 Februari 2021.

Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa masa jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah. Terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Daerah.

Dan sebagaimana diketahui, Firin-Fud dilantik sebagai Kepala Daerah pertama kali pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016. Hal itu berarti, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, masa jabatan Firin-Fud sebagai Kepala Daerah secara resmi genap 5 tahun. Atau juga berarti bahwa masa jabatan Firin-Fud resmi berakhir.

Kendati demikian, H W Musyafirin dan Fud Syaifuddin kembali ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat, (22/1). Pasangan Petahana ini diputuskan menang dalam Pilkada Serentak tahun 2020 melawan kolom kosong, dengan perolehan suara sebanyak 55.459, atau 74,35% dari jumlah pemilih di KSB.

Jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka seharusnya Firin-Fud akan dilantik pada hari Rabu, 17 Februari 2021.

Namun menurut informasi terakhir yang diterima media ini, bahwa berdasarkan hasil rapat via daring antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, (15/2), diputuskan, bahwa seluruh Kepala Daerah yang terpilih di NTB pada Pilkada Serentak 2020 akan dilantik secara bersamaan pada akhir bulan Februari 2021.

Untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota di NTB yang Kepala Daerah-nya telah berakhir masa jabatannya, maka Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) setempat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah. (kdon)

Don`t copy text!