Di Tengah Ancaman Covid-19, Pertemuan “Beraroma Politik” di Kediaman Bupati KSB Disorot

Di Tengah Ancaman Covid-19, Pertemuan “Beraroma Politik” di Kediaman Bupati KSB Disorot

Taliwang, KOBAR – Meski pandemi covid-19 belum berakhir, tapi pertemuan sejumlah masyarakat di kediaman Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hampir setiap hari tak pernah kendur. Sehingga beberapa kalangan menyoroti hal itu, apalagi pertemuan tersebut diduga kental beraroma politik.

Agusfian SE, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB dari Partai Bulan Bintang (PBB), angkat suara terkait hal itu. 

“Kegiatan silaturrahmi yang dilakukan hampir setiap malam itu, bukanlah pertemuan biasa. Melainkan diduga dijadikan sebagai ajang politik praktis,” tuding Agung, begitu ia akrab dipanggil.

Selain itu, Agung juga mempertanyakan kejelasan kegiatan silaturrahmi tersebut, apakah warga murni datang atas kemauan sendiri atau memang ada yang menggerakkan. Yang jelas, kata Agung  moment tersebut diduga dimanfaatkan oleh bakal calon petahana untuk meraup dukungan untuk Pilkada mendatang. 

Agusfian, SE.

Ia juga menyebut, bahwa Bupati selaku bakal calon petahana, seharusnya taat pada aturan main, dan mampu memberikan contoh yang baik selama masa tahapan Pilkada.

“Faktanya, justru bakal calon petahana tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Padahal sudah jelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, masyarakat setidaknya harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita menduga bakal calon petahana manfaatkan momen tersebut,” sergahnya. 

Sambung Agung, dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan harus menyesuaikan dan mentaati protokol kesehatan. Aturannya juga sudah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, yang harus dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam pilkada.

“Aturan-aturan sudah jelas, terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh bakal calon, agar pilkada tidak menimbulkan kasus penularan virus corona lebih banyak lagi, serta mempercepat pemutusan mata rantai virus corona,” tukasnya. 

Politikus PBB itu juga meminta, agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat segera memberikan teguran, bahkan dirinya meminta kepada Satgas Covid-19 KSB agar memantau dimana kerumunan orang yang terkesan melanggar protokol kesehatan mesti ditindak.

“Saya pikir Bawaslu harus segera menertibkan itu dan memberi teguran keras kepada bakal calon petahana. Apalagi, dengan adanya kerumunan massa pada situasi pandemi covid-19 terkesan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita berharap para pemimpin untuk mengenyampingkan ambisi politiknya untuk meraih kekuasaan kembali dengan menghalalkan segala cara,” tandas Agusfian.

Dikonfirmasi media ini, Ketua Bawaslu Sumbawa Barat, melalui Divisi Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (HPPS), Khaerudin, menegaskan, agar para bakal calon kepala daerah dilarang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk melakukan kampanye terselubung.

Meski, KPU KSB belum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terkait adanya potensi pelanggaran.

“Bawaslu menghimbau agar tidak menggunakan jabatan bupati untuk  kepentingan politik pilkada. Intinya, bupati dan wakil bupati tidak boleh menggunakan jabatan untuk kepentingan politik dalam kondisi apapun apalagi kondisi covid-19,” tegasnya. 

Namun yang menjadi dilema, tambahnya, bahwa sampai dengan hari ini belum ada penetapan paslon peserta Pilkada oleh KPU setempat, Sehingga pihaknya hanya bisa mengimbau saja.

“Yang bisa kami lakukan hanya mengimbau saja, selebihnya tidak. Karena paslon peserta pilkada belum ditetapkan,” pungkas Khaerudin. (kras) 

Don`t copy text!