Wakil Bupati Tantang Insan Pers Untuk Beroposisi Atau Berkoalisi

Wakil Bupati Tantang Insan Pers Untuk Beroposisi Atau Berkoalisi

Ketua FKWKT: Pers Bukan Partai Politik

Taliwang, KOBAR – Di tengah hiruk pikuk pemberitaan media massa jelang perayaan hari lahir Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Ke-16, Wakil Bupati, Fud Syaifuddin ST, menggelar silaturrahmi dengan insan pers, di gedung Graha Fitrah, Senin (18/11). Pada kesempatan itu Wabup mengajak para insan pers untuk bersinergi dalam membangun KSB. Bahkan Fud menantang, jika ada yang mau beroposisi atau pun berkoalisi dipersilahkan.

“Kita selama ini susah dengan urusan media. Makanya saya minta sama Kabag Humas untuk mengumpulkan teman-teman wartawan. Yang mau kerjasama, ayo kita bekerjasama. Yang mau jadi oposisi, ayo silahkan beroposisi,” kata Fud.

Tapi yang paling penting diingat, sambung Fud, bahwa KSB ini bukan milik dirinya atau pun milik Bupati, tapi milik kita semua, masyarakat Sumbawa Barat. Oleh karenanya, peran semua pihak dalam membangun KSB sangat diperlukan.

“Kalau semuanya ingin jago, semuanya ingin berdiri sendiri, dan semuanya ingin dihargai, kan repot. Padahal kita saling membutuhkan. Kalian butuh berita, kami butuh diberitakan. Oleh karena itu, mari bersinergi,” tandas Fud Syaifuddin.

Menanggapi pernyataan Wakil Bupati, Andy Saputra, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kemutar Telu (FKWKT), angkat bicara. Ia meminta Bupati Sumbawa Barat secara bijaksana untuk mengevaluasi kinerja Wabup, agar tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial dan buat gaduh.

Andy menjelaskan, bahwa dalam kode etik jurnalistik tidak mengenal kata oposisi ataupun pro pemerintah. Independensi pers dalam memberikan informasi dan kontrol sosial sangat dijunjung tinggi. Berita kritikan yang terkesan dianggap oposisi, sebetulnya itu adalah bentuk kontrol sosial, yang didapat dari sebuah kejadian dan pengaduan, lalu disajikan dalam bentuk berita tanpa mengurangi prosedur sebuah berita.

“Pers bukanlah partai politik. Sehingga di pers tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi. Kalau ada oknum-oknum di kalangan pers yang terang-terangan berpolitik praktis, itu soal lain. Tapi seyogyanya mereka-mereka itu tidak menarik-narik pers ke ruang politik yang mereka tekuni,” tukas Andy.

Sehingga, tambah Andy, pekerja pers tidak bisa dihadapkan pada pilihan dan istilah dalam dunia politik praktis, seperti oposisi maupun koalisi pemerintah. Sebab kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.

“Insan pers bekerja sesuai dengan fungsi pers, seperti yang diatur dalam Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini. Dengan melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Sehingga setiap insan pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun,” pungkas Andy Saputra. (kdon)

Don`t copy text!