Taliwang, KOBAR – Dana santunan untuk para lansia dan penyandang cacat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sedianya diterima setiap bulan dari pemerintah setempat melalui program kartu pariri oleh para penerimanya. Namun hingga memasuki bulan Juli tahun anggaran 2020, dana santunan itu tak kunjung cair sepeser pun.
Dikonfirmasi awak media ini, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KSB, dr H Syaifuddin Naim, Senin, (13/06), di ruang kerjanya, membenarkan, bahwa program kartu pariri lansia dan disabilitas belum berjalan sampai dengan saat ini. Karena pihaknya masih dalam tahap pembahasan aturan baru atas program itu, dan dikarenakan ada beberapa persyaratan yang harus diubah.
“Menurut informasi yang kami dapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bahwa anggaran santunan untuk lansia dan disabilitas ada dan sudah disediakan. Namun terkait dengan apakah akan dibayarkan untuk enam bulan yang sudah lewat, saya tidak berani mengatakan akan dibayar atau tidak, karena akan ada perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan program Pariri Lansia dan Disabilitas untuk tahun 2020 ini,” bebernya.
Selain itu, sambung Syaifuddin, bahwa dari beberapa aturan yang akan diubah, salah satunya adalah penerima bantuan Pariri Lansia dan Disabilitas sudah tidak dapat menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Karena pada tahun 2019 lalu, ada data yang menerima dana PKH kemudian juga menerima dana pariri lansia dan disabilitas.
“Kemudian apakah di dalam perubahan Perbup diberlakukan mundur atau maju, itu tergantung Perbup yang akan terbitkankan nanti, dan hal itu yang sedang kita bahas saat ini. Kalau ditanya kapan tepatnya akan diberlakukan Perbup yang baru, kami belum bisa memastikan, karena masih dalam proses verifikasi data dan pembahasan aturan,” jelasnya.
Tambah Syaifuddin, bahwa untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan Focus Group Discussion (FGD) pada aturan-aturan yang akan dilakukan perubahan. Dikarenakan ada beberapa data para penerima yang sudah dikatakan meninggal, tapi ternyata masih ada orangnya.
“Bahwa sampai dengan saat ini, kita masih menyelesaikan aturannya melalui FGD, serta kami sedang melakukan proses administrasi untuk Perbup-nya yang akan segera kita ajukan kepada Bupati,” demikian dr H Syaifuddin Naim. (kras)
