“Pesta Berakhir, Mari Kerja”
Taliwang, KOBAR – Peringatan hari lahir (Harla) daerah ini merupakan hari yang sakral dan memiliki nilai fundamental dalam perjalanan membangun daerah ini kedepan. Hampir setiap tahun, Harla Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dirayakan dengan penuh gegap gempita. Seluruh elemen masyarakat terlibat aktif mengambil peran dalam sebuah perayaan meriah. Mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, Anggota DPRD, hingga pejabat daerah. Bahkan beberapa tahun terakhir, para pejabat berlomba-lomba menggunakan pakaian adat terbaiknya, yang tidak lain tujuannya adalah untuk menyimbolkan keberagaman yang dimiliki daerah ini.
Dengan adanya persatuan seperti ini, kita optimis bahwa KSB bisa bergerak maju. Tapi masih ada saja yang mengganjal. Terkadang karena disibukkan dengan perayaan, kita menjadi lupa menyelami makna yang lebih dalam. Apa cukup peringatan Harla KSB dirayakan hanya dengan kemeriahan, keriuhan, dan lomba-lomba?. Padahal rangkaian perjuangan untuk membentuk Kabupaten ini begitu sulit dan berat!. Ada makna yang lebih dalam yang seharusnya bisa kita gali dan menjadi pegangan para pemangku kepentingan di daerah ini yang harus dipenuhi dan ditepati setiap tahunnya.
“Setiap Kepala Daerah tentu memiliki visi dan misi untuk membangun daerahnya. Dan yang ditunggu masyarakat yaitu realisasi dari janji-janjinya saat kampanye. Dan keberhasilan tersebut tidak boleh diukur atas dasar telah dijalankan sebuah program, melainkan ada basis data yang harus membenarkan bahwa program tersebut sudah berhasil dijalankan atau tidak,” kata Jalaluddin SEI MP, Dosen Fakultas Ekonomi, Univesitas Cordova, saat ditemui awak media ini, kemarin.
Menurut pengamatan Jalal, berbagai macam program telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah saat ini, diantaranya pemberian kartu bariri tani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kartu bariri ternak untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak. Kartu bariri nelayan, tunjangan bagi masyarakat tidak mampu, santunan untuk penyandang cacat dan lansia, serta pelayanan kesehatan gratis. Semua itu telah dijalankan Pemerintah Daerah, namun untuk mengukur keberhasilan program-program tersebut, harus disajikan dalam bentuk data yang kongkrit dan tepercaya.
“Percuma digembar gembor program ini berhasil, program itu gagal. Kalau tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan sebuah program. Dan seharusnya, jika ada program yang dinilai gagal, secepat mungkin dievaluasi dan dibenahi. Agar tidak sia-sia, dan menguras anggaran daerah,” tukas Jalal.
Jalal mencontohkan, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang menjadi program unggulan Pemerintah KSB, yang digagas oleh Bupati Sumbawa Barat yang sedang menjabat saat ini. Menurutnya, banyak polemik terkait program daerah yang telah dibuatkan Perda-nya itu. Seyogyanya, Kepala Daerah bisa segera meresponnya dan melakukan perbaikan. Agar program yang sejatinya baik ini, dapat sukses seperti yang dihajatkan.
“Agen PDPGR sering kita dengar kerap dikeluhkan masyarakat di lapangan. Persoalan ini sepertinya belum tuntas hingga hari ini. Sebaiknya Bupati mesti mencari akar masalahnya, sehingga bisa dibuatkan formula yang jitu untuk mengatasi persoalan ini. Bagaimanapun, semangat yang dikandung program ini begitu luhur, tapi ketika dalam praktiknya cacat, maka akan menjadi rapuh dan tercederai,” tutup Jalaluddin. (kdon)
