Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19, Kebijakan Prematur Rawan Resiko

Oleh: Ely Sugara, S.Pd

Sepertinya hampir semua orang tua gelisah apabila anak mereka harus masuk sekolah disaat kasus covid-19 sedang  meningkat. Pasalnya, per 23 Mei 2020 saja hampir 1000 anak-anak yang terpapar (Okenews, 27/05/20) dari total kasus keseluruhan per 2 Juni 2020 yaitu 27.549 kasus (KemenkesRI, 02/06/20). Orang tua mana yang tidak dilema dan merasa skeptis bilamana anak-anak mereka nantinya akan terpapar meski protokol kesehatan tetap diterapkan di Sekolah. Orang tuapun belum yakin bahwa anak-anak bisa menerapkan protokol kesehatan sehingga membuat para orang tua belum siap jika harus melepas anak-anak tak terkecuali para orang tua masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikejutkan dengan terpaparnya bayi usia 6 hari. Ironis!

Masyarakat galau, awalnya lawan akhirnya damai?, Inkonsisten. Orang tua tentu berada pada pilihan yang sulit, antara ikut lawan atau ikut damai. Jangan sampai nanti justru lahir dua kubu, kubu lawan dan kubu damai?, kan repot? 😅 ini bukan pemilu. Ada kalanya voting itu perlu, akan tetapi dukungan sains dan kesiapan masyarakat mutlak dibutuhkan. 

Memang iya, jika mengacu pada tren global, wajar negara-negara contohnya China, Jerman, Vietnam dan Taiwan memberlakukan era normal baru (New Normal) sebab negara-negara itu sudah sukses menangani pandemi covid-19 yang kemudian disusul oleh Korea Selatan meski akhirnya Korsel gagal dengan New Normalnya. Sedangkan Indonesia sebagai negara dengan penambahan kasus tertinggi di Asean (detikhealth, 21/05/20) dan peringkat ke-33 dunia dengan kasus covid-19 terbanyak (Tribunnews makercom, 19/05/20) belum memenuhi kriteria mampu untuk memberlakukan kebijakan tersebut sebab tahap satu upaya penanganan pandemi covid-19 belum tuntas akan tetapi sudah loncat ke tahap dua seperti yang disampaikan oleh epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin (kanalkalimantan.com, 28/05/20).

Sepakat dengan itu, menurut peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Pradipta jati menyampaikan bahwa pelonggaran restriksi sosial di beberapa negara dikarenakan kasus di negara mereka sudah berada di single dikit tiap harinya sebelum new normal dijalankan yang merupakan imbas dari kedisiplinan masyarakat dan ketegasan pemerintahnya. Sedangkan di Indonesia masih cukup tinggi (CNBC Indonesia. Com, 27/05/20). 

Senada dengan Eijkman, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus super cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan untuk membuka sekolah mengingat kasus covid-19 pada anak di Indonesia cukup besar dibandingkan negara lain. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama (Okenews, 27/05/2020). Oleh karenanya, keputusan memulai sekolah saat ini tidak tepat sebab prediksi penurunan covid-19 di bulan Mei tidak sesuai harapan. Lonjakan kasus justru berkali lipat dari bulan April Ke Mei dibanding Maret ke April. Data ini harus nya menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan pusat overlapping dengan kebijakan daerah dan jangan sampai kebijakan pusat merusak apa yang direncanakan oleh Pemda dalam memutus transmisi virus ini.

Selain itu, di negara-negara lain kebijakan untuk mengaktifkan sekolah baru bisa dimulai ketika menunjukkan penurunan drastis bahkan sudah nol kasus. Pemerintah juga  perlu melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan ahli epidemiologi sebelum membuka sekolah pada tahun pelajaran baru yang rencananya akan dimulai 13 Juli 2020 mendatang seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud RI di lamannya (Kumparan, 01/06/2020).

Skala prioritas, nyawa atau ekonomi?

Bukan rahasia lagi saat sakit hampir semua masyarakat akan bergelut dengan administrasi. Administrasi fixed dulu, berikutnya tindakan. Dari sini kita bisa membaca skala prioritas. Di masa pandemi ini tidak jauh berbeda bahwa motivasi New Normal untuk memulihkan kondisi ekonomi (detikfinance, 02/06/20). Maka tidak berlebihan kah jika mengatakan bahwa ekonomi lebih penting diselamatkan dibanding nyawa manusia?. Tidak mengherankan, inilah tabiat sistem kapitalisme yang dibangun diatas asas sekulerisme, mengabaikan tuhan dalam pengaturan kehidupan manusia. Prioritasnya adalah ekonomi yang miskin empati?.  Ini problem sistemik yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Sebab sistem sangat berpengaruh kepada seluruh regulasi dan kebijakan turunannya.

Sungguh melihat apa yang terjadi hari ini sudah cukup menunjukkan ketidakberesan sistem Kapitalisme-sekuler untuk mengatur kehidupan manusia. Sudah saatnya kita menjadikan aturan Islam dari sang pencipta dan yang paling tahu tentang manusia sebagai aturan berkehidupan. Sistem Islam tidak akan membiarkan masyarakat bergerak sendiri dalam setiap masalah, akan tetapi negara akan menjadi shield utama yang akan berdiri menyelamat kan nyawa rakyat, sebab pemimpin ibarat penggembala yang akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya. 

Pemimpin yang merupakan representasi negara harusnya konsen menyelesaikan masalah keamanan dan kesehatan publik, apabila pandemi nya sudah bisa dikendalikan barulah negara konsen mengurus ekonomi. Sebab yang kita hadapi saat ini bukan perkara sepele, akan tetapi menyangkut nyawa manusia dimana Islam memandang bahwa satu nyawa manusia lebih berharga dibanding runtuhnya Ka’bah yang menjadi kiblat umat muslim. 

Oleh karenanya, sistem Islam tidak akan membiarkan terjadinya Lost Generation apabila sekolah harus mulai aktif disaat pandemi sedang menyerang kuat. Sebab generasi adalah pelanjut estafet kepemimpinan. Sistem islam akan mendukung penuh segala sarana dan prasarana yang dapat mensukseskan proses belajar melalui berbagai upaya yang hakikatnya adalah tanggung jawab negara. Harapannya pandemi covid-19 ini membuka hikmah bagi manusia untuk segera kembali kepada syariat Allah. Wallahu ‘a’lam. 

– Penulis juga seorang praktisi pendidikan

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com