Kebijakan Rapid Test Berbayar Oleh RSUD Asy-Syifa Ditengah Pandemi Covid-19 Disoal

Kebijakan Rapid Test Berbayar Oleh RSUD Asy-Syifa Ditengah Pandemi Covid-19 Disoal

“Kesehatan Terancam, BPJS Kemana?”

Taliwang, KOBAR – Perwakilan Mahasiswa Sumbawa Barat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dalam rangka mempertanyakan kejelasan terkait pelaksanaan Rapid Test yang dipungut biaya oleh pihak Rumah Sakit. 

“Kedatangan saya ke RSUD Asy Syifa, ingin mengetahui kejelasan terkait dengan pelaksanaan Rapid Test yang dilakukan oleh pihak RS. Apakah dipungut biaya, kalau memang dipunggut biaya, berapa masyarakat harus membayarnya. Karena menurut saya, di tengah krisis ekonomi yang melanda KSB akibat Pandemi ini, Pemerintah Daerah seharusnya tidak memungut biaya sepeserpun untuk pelaksanaan Rapid Test yang dilakukan di RSUD Asy-Syifa. Karena akan menjadi beban bagi mahasiswa dan masyarakat KSB secara umum,” ungkap Ade Irfan (23), warga Kelurahan Bertong, Kecamatan Taliwang KSB, salah satu mahasiswa Sumbawa Barat, dikonfirmasi media ini, Rabu, (03/06).

Sambung Ade sapaan akrabnya, bahwa beragam jenis bantuan akibat pandemi global Covid-19 yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat yang diharapkan mempermudah kehidupan sosial bagi masyarakat  yang terdampak Covid-19 tersebut. Namun, justru dianggap janggal dengan dikeluarkannya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar pemeriksaan Rapid Test, khususnya di fasilitas Pemerintahan dengan biaya yang relatif mahal.

“Apakah ada peraturan dari Pempus, Pemprov, kemudian Daerah yang mengharuskan pemungutan biaya dan penentuan jumlah biaya untuk pelaksanaan Rapid Test ?, ” tanya Ade di dalam pertemuan bersama Direktur RS Asy Syifa dan jajarannya. 

Ade Irfan pertanyakan terkait rapid test berbayar dengan pihak RSUD Asy-Syifa

Kebijakan seperti ini sangat membebani masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa yang kuliah diluar daerah. Lanjut Ade, hal ini tentu akan merugikan masyarakat ekonomi menengah kebawah, karena belum tentu dapat membayar biaya Rapid Test yang relatif mahal. 

“Kami berharap kepada Pemda KSB dan pihak RS Asy-Syifa, untuk meninjau kembali beberapa pertimbangan tersebut. Serta mengambil keputusan yang cepat terutama untuk meringankan beban masyarakat dan mahasiswa yang mempunyai keperluan di luar daerah,” tandas Ade Irfan. 

Menjawab hal tersebut, Direktur RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat, dr. Carlof Sitompul, mengatakan, bahwa aturan tersebut merupakan aturan dari pusat yang mewajibkan agar setiap pelaku perjalanan mampu menunjukkan surat keterangan sehat dan keterangan pernah melakukan Rapid Test dengan hasil non reaktif. 

“Aturannya memang dari Pempus, namun penetapan biaya untuk Rapid Test sendiri diserahkan ke daerah masing-masing. Namun penetapan biaya untuk pemeriksaan kesehatan mandiri dengan Rapid Test sendiri bagi pelaku perjalanan  berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), bahwa tarif Retribusi yang berlaku di setiap fasyankes yang melayani sudah ada tertera tarifnya masing-masing. Tapi perlu diketahui juga, jika pemeriksaan Rapid Test untuk penanganan kasus curiga Covid-19 (OTG, ODP, PDP) tidak dikenakan biaya,” kata dr. Carlof

Gugus Tugas KSB, tambah Carlof, juga sedang membahas dan mengkaji terkait kebutuhan penggunaan Rapid Test untuk kebutuhan pelaku perjalanan di dalam regional NTB khususnya. Juga dalam menghadapi New Normal.

“Serta kebijakan untuk keringanan atau pembebasan pembiayaan bagi seluruh atau kelompok orang tertentu misalnya mahasiswa,” tutup dr. Carlof. (kras)

Don`t copy text!