Jaminan Hidup Korban Gempa Bumi KSB Macet

Jaminan Hidup Korban Gempa Bumi KSB Macet

“Bantuan Pusat, Selain Macet Juga Jarang Tepat Sasaran”

Taliwang, KOBAR – Warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), korban gempa bumi 2018 lalu, hingga saat ini masih mempertanyakan terkait Jaminan Hidup (Jadup) tahap kedua (II), yang telah dijanjikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Jadup tahap satu (I) sudah tersalurkan ke warga, namun yang belum menerima hingga saat ini masih gigit jari.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sampai saat ini belum memberikan dana ataupun tanda-tanda kapan jadup bagi warga korban gempa bumi diberikan.

Dikeluhkan Sugianto, (42) warga Kecamatan Brang Ene, KSB Sabtu (25/04) Kemarin, kepada media ini mengaku. Bukan hanya jaminan hidup yang belum diterima, sisa anggaran bedah rumahpun hingga saat ini belum sepenuhnya dicairkan, tersisa sekitar 550.000 rupiah sisa anggaran belum diterima untuk masing- masing rumah.

“Proses rehab rumah kami sudah selsai beberapa bulan lalu, namun sisa anggaran belum kami terima,” ucap Sugianto bertanya.

Masih Sugianto, peralatan dan bahan rumah yang seharusnya diantar kerumah masing-masing itu tidak dilakukan oleh petugas pokmas, kami diminta untuk mengambil bahan bagunan ke toko yang sudah ditunjuk oleh mereka.

“Bahan rumah seperti cat, paku, dan bahan lainnya yang belum kami terima, kami diminta ambil sendiri ke toko,” tandasnya.

Ditemui media ini, salah satu anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang enggan menyebut namanya menerangkan, bahwa memang benar ada sisa anggaran rehap rumah korban gempa yang belum diberikan, dan mereka yang berada ditingkat bawah tidak tau kapan itu dicairkan. Begitu juga dengan jadup tahap dua (II).

“Benar masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan, kendala biasanya pada laporan. Dan kalau urusan jadup kami tidak tahu, apakah itu akan ada lagi atau tidak,” jawabnya.

Dikonfimasi media ini, dr H Syaifuddin, Kepala Dinas Sosial Sumbawa Barat menerangkan. Bahwa hingga saat ini jadup tahap dua (II) dan selanjutnya tidak ada kepastian akan dibayarkan, itu mungkin disebabkan karena sudah tidak lagi dianggap prioritas oleh pemerintah pusat.

“Kita disuruh menunggu saja oleh pusat, sudah beberapa bulan ini belum ada sinyal akan dibayarakan,” terang Kadis.

Pengajuan pencairan jadup tahap dua (II) sudah kami ajukan, kata Syaifuddin. Namun hingga sekarang tidak ada lagi kabar.Bisa jadi kebijakan pemerintah pusat berubah.

Untuk diketahui, jumlah jaminan hidup yang harusnya diterima oleh masing-masing orang yakni 10.000 rupiah per hari selama waktu 60 hari. Sehingga total yang diterima sebanyak 600 ribu per orang. (kras)

Don`t copy text!