“Bantuan Pusat, Selain Macet Juga Jarang Tepat Sasaran”
Taliwang, KOBAR – Warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), korban gempa bumi 2018 lalu, hingga saat ini masih mempertanyakan terkait Jaminan Hidup (Jadup) tahap kedua (II), yang telah dijanjikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Jadup tahap satu (I) sudah tersalurkan ke warga, namun yang belum menerima hingga saat ini masih gigit jari.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sampai saat ini belum memberikan dana ataupun tanda-tanda kapan jadup bagi warga korban gempa bumi diberikan.
Dikeluhkan Sugianto, (42) warga Kecamatan Brang Ene, KSB Sabtu (25/04) Kemarin, kepada media ini mengaku. Bukan hanya jaminan hidup yang belum diterima, sisa anggaran bedah rumahpun hingga saat ini belum sepenuhnya dicairkan, tersisa sekitar 550.000 rupiah sisa anggaran belum diterima untuk masing- masing rumah.
“Proses rehab rumah kami sudah selsai beberapa bulan lalu, namun sisa anggaran belum kami terima,” ucap Sugianto bertanya.
Masih Sugianto, peralatan dan bahan rumah yang seharusnya diantar kerumah masing-masing itu tidak dilakukan oleh petugas pokmas, kami diminta untuk mengambil bahan bagunan ke toko yang sudah ditunjuk oleh mereka.
“Bahan rumah seperti cat, paku, dan bahan lainnya yang belum kami terima, kami diminta ambil sendiri ke toko,” tandasnya.
Ditemui media ini, salah satu anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang enggan menyebut namanya menerangkan, bahwa memang benar ada sisa anggaran rehap rumah korban gempa yang belum diberikan, dan mereka yang berada ditingkat bawah tidak tau kapan itu dicairkan. Begitu juga dengan jadup tahap dua (II).
“Benar masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan, kendala biasanya pada laporan. Dan kalau urusan jadup kami tidak tahu, apakah itu akan ada lagi atau tidak,” jawabnya.
Dikonfimasi media ini, dr H Syaifuddin, Kepala Dinas Sosial Sumbawa Barat menerangkan. Bahwa hingga saat ini jadup tahap dua (II) dan selanjutnya tidak ada kepastian akan dibayarkan, itu mungkin disebabkan karena sudah tidak lagi dianggap prioritas oleh pemerintah pusat.
“Kita disuruh menunggu saja oleh pusat, sudah beberapa bulan ini belum ada sinyal akan dibayarakan,” terang Kadis.
Pengajuan pencairan jadup tahap dua (II) sudah kami ajukan, kata Syaifuddin. Namun hingga sekarang tidak ada lagi kabar.Bisa jadi kebijakan pemerintah pusat berubah.
Untuk diketahui, jumlah jaminan hidup yang harusnya diterima oleh masing-masing orang yakni 10.000 rupiah per hari selama waktu 60 hari. Sehingga total yang diterima sebanyak 600 ribu per orang. (kras)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 36
Taliwang, KOBAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat melaporkan, bahwa masih banyak warga Sumbawa Barat yang lahannya masih belum memiliki sertifikat. Hingga saat ini, baru sekitar 33.000 bidang lahan saja yang sudah disertifikatkan. Itupun setelah Badan Pertanahan Negara (BPN) meluncurkan Proyek Nasional Agraria (PRONA) dalam beberapa tahun terakhir ini. "Benar,… - 35“Produk Petani Hasil Binaan PTAMNT” Poto Tano, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT), karena telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Salah satu hasil…
- 35Taliwang, KOBAR - Sejak Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terbentuk hingga menjelang usianya ke-16, sejumlah program pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat telah banyak digulirkan, terutama dalam persoalan sandang, pangan, dan papan. Tapi siapa sangka, dari sekian banyak dan sekian lama program itu ada, ternyata masih ada saja Penduduk KSB yang…
- 33“Pesta Berakhir, Mari Kerja” Taliwang, KOBAR - Peringatan hari lahir (Harla) daerah ini merupakan hari yang sakral dan memiliki nilai fundamental dalam perjalanan membangun daerah ini kedepan. Hampir setiap tahun, Harla Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dirayakan dengan penuh gegap gempita. Seluruh elemen masyarakat terlibat aktif mengambil peran dalam sebuah perayaan meriah. Mulai…
- 32Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk melakukan pembuktian, sekaligus pengecekan atas indikasi telah terjadi defisit anggaran pemerintahan. Menurut Zulkarnaen MPd, dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Senin 18/8 kemarin, mustahil telah terjadi defisit anggaran bagi Bumi Pariri Lema Bariri yang memiliki potensi tambahan pendapatan, kecuali ada…
- 32Taliwang - Pembenahan sebanyak 3.883 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Barat akan dilaksanakan bulan juni mendatang. Program kerjasama tri partite antara Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PT Newmont Nusa Tenggara saat ini masih dalam tahap verifikasi data di Kementerian Perumahan Rakyat. “Program ini merupakan…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
