Upah Lembur Diduga Masih Menjadi Masalah Besar di Tambang Batu Hijau

“Dinas Terkait Dituntut Tegas dalam Pengawasan”

Taliwang, KOBARKSB.com – Sejumlah Perusahaan yang beroperasi di Tambang Batu Hijau, diduga tidak pernah membayar upah lembur karyawannya. Hal tersebut, dibenarkan dengan adanya laporan dan pengaduan karyawan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Iya, memang benar ada laporan dan pengaduan yang masuk ke kami terkait dengan Upah Lembur karyawan yang belum di bayarkan oleh PT Hexsindo dan PT Nadhine Putri Sekongkang,” kata Tohiruddin SH, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans KSB, ditemui media ini di ruangan kerjanya minggu lalu.

Sambung Tohir, bahwa pengaduan tersebut langsung dikomunikasikan dengan Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa Provinsi NTB. Karena terkait penetapan upah lembur karyawan, memang perlu penetapan dari Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 NTB, dikarenakan hal ini sudah di terapkan kepada karyawan yang masih bermasalah dengan upah lembur kepada perusahaan.

“Kita sudah memberikan rekomendasi agar dilakukan pemeriksaan terkait dengan masalah tersebut. Karena mengenai Upah Lembur butuh penetapan dari pegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTB. Dan itu sudah di serahkan dan diantar langsung oleh yang bersangkutan kepada pihak pengawas Provinsi. Kemudian kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa,” jelas Tohir.

Ia juga menambahkan, Mengenai dengan belum ada respon dari Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Provinsi NTB mengenai kasus ini, mungkin ada mekanisme atau komunikasi Internalnya seperti apa. Dan dirinya secara pribadi atau melalui Disnaker KSB, sudah memperingati dan mengingatkan agar segera dilakukan kembali pemeriksaan tersebut.

“Saya pikir sudah terlalu lama laporan dan pengaduan itu dimasukkan ke pihak Pengawas Provinsi. Makanya kami selalu mengingatkan terus, agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang dilaporkan. Karena itu memang kewenangan mereka, dan teknisnya dari pengaduan tersebut seperti apa, dan mekanismenya juga seperti bagaimana?, dan kapan mereka akan turun, itukan tergantung dari mereka sendiri,” ungkap Tohir kembali.

Menanggapi masalah tersebut, Wakil Ketua II Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Mohammad Hatta menegaskan, bahwa masalah ini adalah ketidakpatuhan perusahaan yang muncul di Batu Hijau. Tentu diminta kepada semua pihak, bukan hanya perusahaan yang beroperasi di Batu Hijau, tapi seluruh perusahaan yang ada di KSB, untuk patuh dan taat kepada aturan undang-undang yang berlaku.

“Ketika ada hak karyawan yang masuk pada katagori upah lembur, maka kita minta kepada pihak Perusahaan agar segera membayarnya. Karena jelas, rujukan Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang –Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85. Dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans no. 102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB itu.

Dikonfirmasi media ini, melalui telepon seluler, Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa Provinsi NTB, Ahmad Yani MPd, mengatakan, bahwa dirinya belum tahu menahu terkait dengan surat laporan yang masuk ke kantornya.

“Saya belum terima laporan terkait surat masalah upah lembur. Kebetulan tadi malam baru pulang dari Mataram dan saya lanjutkan perjalanan ke wilayah eksplorasi Dodo Elang, dan saya belum masuk kantor. Kalau saya sudah dikantor nanti saya infokan pak,” beber Yani. (kras)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com