Pegawai RSUD Asy-Syifa’ Ancam Aksi Mogok Kerja

“Kesejahteraan Pegawai Terabaikan”

Taliwang, KOBAR – Belum lama ini sudah beberapa kali keluarga pasien mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa’, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kini keluhan datang dari Pegawai RSUD itu sendiri. Pasalnya, mereka sangat kecewa dan merasa kesejahteraan mereka tidak diperhatikan oleh pihak Manajemen RSUD.

Padahal ketika hak dan kewajiban tidak sebanding, dan manajemen tidak transparan kepada Staf-nya, tentu akan berdampak terhadap pelayanan yang ada di Rumah Sakit. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, visi misi RSUD untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hanya tinggal di awang-awang.

“Sudah hampir beberapa bulan ini Manajemen RSUD ini tidak memenuhi apa yang menjadi hak karyawan. Kita juga perlu makan dan biaya transportasi untuk kerja mas. Jadi, jangan salahkan kami, kalau pelayanan Rumah Sakit ini tidak maksimal,” kata Seorang Pegawai RSUD Asy-Syifa’, yang namanya tak mau disebutkan, kepada media ini, kemarin.

Pegawai yang masih berstatus Tenaga Honorer itu, menuturkan, bahwa jasa pelayanan BPJS yang harus diberikan kepada staf, sudah 5 bulan nunggak. Kemudian jasa mandiri sudah 9 bulan tidak ada, dan jasa pelayanan PGTL, sudah 9 bulan tidak dibayar. Lantas dana itu kemana?, katanya keheranan.

“Kami juga sudah konfirmasi ke BPJS, toh ternyata BPJS juga setiap bulannya bayar ke RSUD. Kenapa sampai sekarang tidak pernah diberikan kepada kami?. Kalau memang hak kami tidak diberikan, jangan salahkan kami kalau akan ada aksi mogok kerja,” ucapnya, sambil geram.

Dikonfirmasi media ini, dr Carlof Sitompul, Direktur RSUD Asy-Syifa’ KSB, membenarkan, tentang keterlambatan pembayaran tiga jasa layanan tersebut kepada karyawannya. Yaitu, jasa pelayanan BPJS, jasa pelayanan mandiri, dan jasa pelayanan PGTL.

“Kalau BPJS baru 5 bulan telah membayar ke kami. Kemudian dua jasa layanan lainnya masih dalam proses administrasi oleh Pemerintah Daerah. Yang pastinya kami akan bayar kepada karyawan, tapi kami belum bisa memastikan itu kapan,” jelas Carlof.

Carlof juga menambahkan, bahwa terkait hal tersebut sering disampaikan pihaknya saat apel pagi. Dan dalam rapat manajemen pun, ia meminta kepada masing-masing Kepala Bidang untuk memberikan pemahaman kepada staf mereka, terkait keterlambatan pembayaran tiga jasa pelayanan tersebut.

“Kalau memang tidak jelas yang disampaikan oleh Kepala Bidang masing-masing, pintu ruangan saya selalu terbuka untuk karyawan yang mau menanyakan tentang ketidak jelasan informasi yang didapatnya,” pungkas Carlof. (kras)

Trending di KOBARKSB.com