Pelantikan Sekda KSB Diundur

Taliwang, KOBAR – Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Sekda definitif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sayup-sayup dikabarkan telah ditanda tangani Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM. Sekda yang masih dirahasiakan namanya itu bahkan direncanakan akan dilantik beberapa hari kedepan. Kendati sempat dihembuskan bahwa pelantikan Sekda akan dilakukan sekitar tanggal 18-20 Agustus. Namun setelah dikonfirmasi kembali, Bupati menyatakan bahwa waktu pelantikan diundur.

Ditemui awak media ini, Bupati secara lugas tidak membantah, jika dirinya telah mengantongi satu nama pejabat yang akan mengisi posisi jabatan tersebut.

“Betul. Sudah ada satu nama. Tinggal menunggu waktu pelantikannya saja,” katanya.

Meski demikian, Bupati masih enggan menyebut siapa pejabat tersebut. Ia hanya menyatakan  masih terlalu dini untuk menyampaikannya.  Apalagi, waktu pelantikan yang sebelumnya telah ditetapkan, terpaksa harus diundur.

“Awalnya kita menjadwalkan pelantikannya antara tanggal 18 atau 20 Agustus. Sekarang kita undur lagi antara tanggal  20 atau 23 Agustus mendatang,” kelitnya.

Ia mengungkapkan, bahwa Sekda yang akan dilantik adalah salah satu dari tiga calon sekda rangking terbaik hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Tinggi Pratama. Ketiganya adalah, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Azis SH MH,  Kepala Bappeda, Dr Ir H Amry Rakhman MSi, dan Staf Khusus Bupati KSB, Drs Nurdin Nur.

Memang, penentuan terhadap siapa saja yang akan mengisi jabatan tersebut merupakan hak prerogatif Bupati. Kendati demikian, pejabat yang akan menduduki jabatan itu, dipastikan tidak dinilai berdasarkan kedekatan emosional, politis maupun balas budi.

Saat ini, lanjut Bupati, yang sangat dibutuhkan KSB adalah pejabat yang memiliki kapasitas dan profesional dalam bekerja. Termasuk memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas untuk dapat mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi posisi dan peranan Sekda sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebab tugas dan fungsinya, adalah membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, serta pelayanan administrasi.

“Jadi pejabat yang akan kita tetapkan tersebut mesti memiliki kriteria tersebut. Profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi. Siapa dia, tunggu saja di pelantikan nanti,” pungkasnya. (kjon)

Trending di KOBARKSB.com