BPN: Pengurusan Sertifikat Prona Tidak Dipungut Biaya

Taliwang, KOBAR – Pembuatan sertifikat tanah melalui proyek operasi nasional agraria (Prona) yang digadang-gadang bebas biaya, karena ditanggung APBN, ternyata tidak sepenuhnya benar. Masyarakat harus membayar Rp 300.000 untuk satu sertifikat. Di beberapa Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat, tarifnya rata-rata sama. Banyak masyarakat yang bahkan mengaku untuk mengurus sertifikat Prona harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat, Ir Jaka Purnomo, mengatakan, masyarakat yang mengajukan program sertifikat tanah yang menjadi program pemerintah tidak dikenai pungutan. Kalaupun di lapangan masih terjadi pungutan dana untuk Prona itu merupakan tanggung jawab Desa/Kelurahan dan bukan inisiatif dari BPN.

“Kami tidak pernah memerintahkan petugas BPN untuk melakukan pungutan dana kepada masyarakat yang mengajukan program prona,” kata Jaka.

Menurutnya, apalagi pungutan yang dilakukan berkaitan dengan tupoksi dari BPN seperti pengukuran, dan pembuatan sertifikat tidak dikenai biaya. Pasalnya, program prona itu merupakan kebijakan pemerintah untuk memproses pensertifikatan tanah secara massal dalam rangka penertiban administrasi pertanahan.

“Kalau ada pihak yang memungut dana kepada masyarakat untuk keperluan biaya pengukuran dan sertifikat itu tidak dibenarkan,” cetusnya.

Menurutnya, jika ada Desa/Kelurahan yang memungut biaya, kemungkinan untuk membiayai pengurusan dokumen pra-prona yang harus dilengkapi oleh pemohon, seperti pemasangan tugu pal, pengurusan akte jual beli dan pembelian materai.

“Yang saya tahu, sepanjang persyaratan pembuatan sertifikat tanah itu lengkap maka tidak ada pungutan biaya. Dan yang jelas BPN sendiri, tidak mengenakan pungutan, mulai dari penetapan lokasi sampai penyerahan sertifikat,” demikian Jaka. (ktas)

Trending di KOBARKSB.com