Jatah Prona Untuk KSB Turun Drastis

Jatah Prona Untuk KSB Turun Drastis

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Pusat di tahun 2017 mendatang dikabarkan akan kembali menggulirkan program proyek operasi nasional agraria (Prona) untuk seluruh wilayah di Indonesia. Namun, untuk  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kuota Prona hanya diberikan sebanyak 1.750 persil atau bidang saja.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat, Ir Jaka Purnomo, membenarkan kuota Prona Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki 8 wilayah Kecamatan untuk tahun 2017 mendatang mengalami penurunan signifikan.

“Ya, kuota Prona yang diberikan berkurang sebanyak 4.650  persil dari kuota tahun 2016 sebanyak 6.400 persil. Artinya, tahun 2017 mendatang jatah yang diberikan hanya sebanyak 1.750 persil saja,” ungkapnya.

Dijelaskannya, jumlah kuota tersebut ditetapkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) NTB. Sementara pengurangannya sendiri diberlakukan  untuk semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB.

‘’Kita sudah berupaya meminta tambahan, tapi Kanwil hanya menjatahkannya segitu,” timpalnya.

Akibat dari pengurangan itu, kata Jaka, secara otomatis berpengaruh terhadap kuota Prona yang akan diberikan ke masing-masing kecamatan. Pihaknya tentu akan mengutamakan yang lebih dulu mengajukan dan syarat-syaratnya dinyatakan lengkap.

“Yang mendata sekaligus yang merekomendasikan warga masyarakat penerima program Prona tersebut pihak kelurahan/desa. Syarat yang harus dilengkapi  adalah SPPT, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga (KK) dan fotokopi girik,” terangnya.

Selain itu, pengurangan kuota Prona sertifikat tanah tahun 2017 mendatang, berimplikasi terhadap target sertifikat tanah milik masyarakat yang sebelumnya ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) sekitar 70.000 bidang tanah. Kondisi ini bahkan berbading terbalik dengan tingginya animo masyarakat yang ingin membuat sertifikat ini. Apalagi sudah banyak masyarakat yang memahami tentang arti pentingnya kepemilikan  sertifikat tersebut, utamanya untuk mendapatkan modal kegiatan usaha.

“Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan modal usaha,” imbuhnya.

Berdasarkan data terakhir BPN Sumbawa Barat tahun 2016 ini, tanah milik masyarakat Sumbawa Barat yang telah bersertifikat baru mencapai sekitar 50 persen dari total luas bidang tanah milik sekitar 70.000 lebih bidang tanah.

“Kami banyak menerima usulan pembuatan sertifikat tanah tahun 2017 mendatang. Tetapi, dengan kuota yang ditetapkan itu, mungkin semua usulan penerbitan sertifikat tidak bisa direalisasikan 100 persen,’’ katanya.

Menurutnya, pihaknya bisa saja merealisasikan target atau usulan  penerbitan sertifikat bahkan melebihi kuota yang ditetapkan tersebut apabila Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan penganggarannya melalui program  Proyek Agraria Daerah (Proda). Alokasi anggaran per sertifikat disesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 400.000 per sertifikat.

“Kalau memang Pemerintah daerah memiliki keinginan untuk menyelesaikan target itu, Proda adalah solusinya. Kita siap membantu dan menyukseskannya,” demikian Jaka. (ktas)

Don`t copy text!