fbpx
Warga Sermong Laporkan Oknum Kades

Warga Sermong Laporkan Oknum Kades

Taliwang – Sejumlah warga Desa Sermong kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (2/4) lalu, mendatangi inspektorat daerah setempat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa setempat.

Burhanuddin (47), anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sermong, salah satu pelapor atas dugaan penyalahgunaan keuangan desa tersebut, kepada KOBAR, mengemukakan, laporan yang ditujukan kepada Inspektorat tersebut dilakukan oleh pihaknya untuk menuntaskan dugaan masyarakat yang selama ini melihat ketimpangan dalam pengelolaan keuangan di desa. Apalagi, Badan permusyawaratan Desa yang menjadi perwakilan masyarakat di desa juga tidak pernah menyinggung atau menjawab atas laporan atau dugaan yang disampaikan oleh masyarakat setempat.

“Kami sudah sampaikan ke BPD, tapi tidak ditanggapi, jadi kami laporkan ini kepada pemerintah daerah,” tegasnya, Selasa (3/4) kemarin.

Dijelaskan Burhanuddin, ada beberapa item laporan pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh oknum kepala desa. Sebut saja tentang penggunaan APBDes tahun 2011  yang dialokasikan kepada pengadaan tanah kantor desa, yang sampai sejauh ini tidak terealisasi dan tidak dipertanggung jawabkan. Belum lagi, anggaran dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tidak melalui mekanisme rapat bersama seluruh elemen masyarakat.

“Ada banyak item, prinsipnya semua yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan, jadi wajar kalau kami melaporkan hal ini kepada pemerintah daerah atau instansi terkait untuk ditindak lanjuti,” keluhnya.

Inspektur Kepala Inspektorat Daerah KSB, Ady Mauluddin, kepada wartawan, mengaku, telah menerima laporan yang diberikan oleh sejumlah warga sermong tadi, meski laporan yang disampaikan itu tidak menunjukkan penjelasan atau telaah atas bukti bukti yang diberikan.

Ia bahkan berterima kasih kepada sejumlah warga yang mau berperan aktif melapor atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa kepada pemerintah daerah. Hal itu menurutnya, sangat membantu terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat pembangunan di Sumbawa Barat.

Ia juga berjanji akan segera menindak lanjutinya, agar tidak menimbulkan gejolak diantara warga.

“Surat laporan sudah kami terima, dan sudah diperintahkan untuk ditindak lanjuti agar diperiksa,” ujarnya kepada pers.

Ia menegaskan, penyelesaian atas setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat telah diatur oleh undang-undang, dan pastinya dibutuhkan waktu untuk bisa menuntaskan laporan tersebut.

“Kita harus lihat dan mengambil keterangan dari sejumlah pihak, termasuk para saksi atas kasus tersebut, jadi kita tunggu saja tim yang akan menuntaskan semuanya, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” tandasnya.

Di tempat terpisah, menanggapi hal tersebut, ketua BPD Sermong, Masadi, mengemukakan sangat mengapresiasi tindakan pelaporan yag dilakukan oleh sejumlah warga tadi untuk menuntut pertanggung jawaban atas dugaan penyimpangan oleh oknum kepala desa tersebut.

“Kita apresiasi, laporan itu dan silahkan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi kita belum pernah terima laporan itu secara resmi melalui masyarakat,” tegas Masadi.

Ia meyakini, laporan yang disampaikan oleh sejumlah warga tersebut, lebih karena faktor kurangnya komunikasi yang terbangun diantara masyarakat desa dan perangkat desa, terutama  oleh kepala desa, sehingga sangat perlu untuk dibenahi dan diluruskan.

“Meski belum dilaporkan, saya yakin uang untuk anggaran pengadaan tanah masih ada, dan untuk peningkatan dana pengalokasian pengadaan kantor desa, setahu saya juga telah melalui mekanisme rapat, walaupun terbatas ditingkatan BPD dan perangkat desa,” kilahnya.

Untuk pembentukan BUMDES, lanjutnya, memang tidak melalui prosedur rapat atau melibatkan masyarakat, karena sangat terdesak oleh waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pengajuan berkas atas bantuan yang rencananya akan diberikan kepada BUMDes.

“Kita serahkan saja kepada mekanisme yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Inspektorat dalam menuntaskan masalah ini,” demikian masadi. [us]

Don`t copy text!