fbpx
28/09/2020

PORTAL BERITA KOBAR

www.kobarksb.com

Pemerintah Bungkam, Aktifitas Galian C di Lampok Banjir Kecaman

Brang Ene, KOBAR – Tidak adanya informasi yang jelas mengenai status keberadaan proyek galian C yang berada di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, membuat masyarakat bertanya-tanya, mengapa pemerintah Kabupaten, pemerintah Kecamatan bahkan Pemerintah Desa pun tidak menginformasikan status keberadaannya kepada masyarakat?, semuanya hampir dibilang bungkam seribu bahasa. Apalagi, proyek yang disinyalir melanggar seluruh ketentuan prosedur perizinan ini, telah membangun tempat operasi baru di area pinggiran hutan.

Pemerintah pun bungkam dengan keadaan ini, dengan tidak bereaksi terhadap keluhan warga yang gencar menyuarakannya melalui media massa. Ini tentu aneh, di tengah-tengah seruan pemerintah tentang pentingnya musyawarah dalam mengambil kebijakan, masyarakat dianggap seolah tidak penting untuk diikutsertakan. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai izin gangguan dari masyarakat.

Pakar Ilmu Hukum Pidana Universitas Negeri Yogyakarta, Bambang Arwanto SH, menyatakan, dalam menerbitkan izin galian C harus mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rekomendasi penerbitan izin yang galian C yang diajukan pemerintah Kabupaten/kota, harus memenuhi ketentuan 3 komponen. Komponen yang dimaksud meliputi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi masyarakat terdampak proyek.

Gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi gangguan terhadap kehidupan masyarakat setempat dan/atau ketertiban umum. Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap: (a) penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau (b) penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

“Semua syarat izin gangguan ini penting mengingat ketiganya adalah syarat dasar penerbitan izin oleh pemerintah,” kata Arwan, putra asli Sumbawa Barat ini.

Namun kenyataannya, pembicaraan terhadap izin gangguan atas keberadaan proyek “Siluman”, masyarakat mengaku tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasannya. Bahkan pihak perusahaan yaitu Pinayungan kian mengebut pengerjaan lokasi Crusher baru di dekat area semula.

“Sampai saat ini, kami belum mengetahui keberadaan yang sebenarnya dan maksud dari perusahaan yang ada di area bukit Lang Piang,” ujar Masurung, salah seorang ketua RW, di Desa Lampok.

Masurung juga mengaku, seluruh pekerja yang berada di proyek yang disinyalir belum berizin tersebut, masih menggunakan tenaga kerja dari luar Desa.

“Saya lihat juga banyak orang dari luar yang bekerja di sana,” ungkapnya.

Ia meminta kepada pemerintah Kabupaten agar segera menangani semrawutnya masalah galian C yang terus mengundang keresahan dan kecurigaan atas keberadaannya.

“Kami kira, pemerintah harus segera mengambil tindakan agar masyarakat paham mengenai keberadaan proyek crusher itu,” tegasnya.

Dengan demikian, gesekan yang mungkin terjadi antar warga dan perusahaan galian C dapat dihindari segera.

“Kami tidak ingin timbul pergolakan di dalam masyarakat,” demikian Masurung menyampaikan. (krom)

Baca Juga :  Polisi Kembali Tangkap TO Narkoba di Kelurahan Menala

KOMENTAR

Komentar

Don`t copy text!