fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Dana BOS di KSB Disinyalir Diselewengkan

“Siswa Diminta Fotocopy Buku Pelajaran Sekolah”

Taliwang, KOBAR – Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Sumbawa Barat, diduga bermasalah. Hal ini terungkap setelah media ini mendapatkan laporan dari beberapa wali murid terkait banyaknya buku pelajaran yang harus digandakan oleh para siswa. Padahal diketahui bahwa dana BOS, menurut aturan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan kesiswaan termasuk pengadaan buku pelajaran, administrasi pendaftaran siswa baru, biaya ujian, perawatan, dan peralatan sekolah.

Sadikin, (42), salah seorang wali murid sebuah Sekolah Dasar (SD) di Taliwang, menduga penggunaan dana BOS tak terarah sesuai aturan. Hal ini menyusul pengakuan anaknya yang diminta pihak sekolah untuk memfotocopy sejumlah buku pelajaran. Padahal anggaran khusus pembelian buku telah diatur berdasarkan pos penggunaan dana BOS.

“Saat dilakukan rapat dengan pihak sekolah terkait BOS, pihak sekolah mengatakan bahwa jumlah anggaran BOS untuk pembelian buku sekitar Rp 50.000. Kalau dihitung-hitung, jumlah uang yang kami keluarkan untuk fotocopy buku jauh lebih mahal daripada uang untuk membeli buku baru,” bebernya.

Belakangan diketahui bahwa buku pelajaran yang difotocopy siswa adalah kurikulum lama. “Setelah buku saya fotocopy, ternyata bukunya masih menggunakan kurikulum zaman bahula,” ungkapnya.

Praktik fotocopy dan pembelian buku secara mandiri oleh wali murid ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, apakah pemerintah belum mencairkan dana BOS kepada masing-masing sekolah?.

Padahal menurut  Peraturan Pemerintah  No. 48  Tahun  2008 tentang  Pendanaan Pendidikan, pencairan seluruh dana yang berkaitan dengan operasional sekolah termasuk anggaran pembelian buku ke setiap siswa harus rampung paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari. Sesuai ketentuan bahwa Rekening Kas Umum Negara (RKUN), menyalurkan dana BOS Triwulan 1 (Januari-Maret) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) segera menyalurkan dana BOS selama 7 hari kerja.

Merujuk dari aturan tersebut, maka penyaluran dana BOS seharusnya telah sampai ke seluruh sekolah di Sumbawa Barat pada minggu ini.

Dengan memperhatikan kejanggalan dalam proses pencairan ini, ada indikasi kelalaian yang dilakukan oleh pihak Dinas Dikbudpora setempat. Indikasi lainnya, yakni penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran terjadi di pihak sekolah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Dikbudpora setempat belum dapat dikonfirmasi. Ditemui berkali-kali, Kepala Dinas maupun pejabat terkait yang menangani penyaluran dana BOS, tidak berada di kantornya. “Tidak ada mas, Kadis sedang berada di luar,” cetus salah seorang penerima tamu di Dinas itu. (krom)

Don`t copy text!