fbpx
Duh, Masih Ada Sekolah “Laskar Pelangi” Di Sumbawa Barat

Duh, Masih Ada Sekolah “Laskar Pelangi” Di Sumbawa Barat

Brang Ene – Meski menjadi daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di atas seratus persen setiap tahunnya, dengan APBD Rp 630 milyar lebih pada tahun 2011 lalu. Namun, ternyata masih terdapat perumahan guru yang tidak layak huni di daerah ini. Di salah satu desa yang hanya berjarak belasan kilometer dari ibu kota Kabupaten.

Mataiyang namanya. Desa ini tepatnya berada di wilayah paling timur Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah penduduk 480 jiwa, dan jumlah usia anak sekolah sekitar 30 persen. Memang harus diakui, bahwa desa ini termasuk dalam daerah terisolir. Karena sarana jalan yang menuju desa ini masih belum baik.

Kepala Sekolah Dasar Mataiyang, Abdullah, menerangkan, saat ini terdapat belasan guru, dimana rata-rata guru tidak berdomisili di desa itu, sehingga setiap harinya para guru terpaksa harus pulang dengan menempuh medan yang cukup sulit, dimana terdapat 7 sungai yang harus dilalui tanpa jembatan, dengan kondisi jalan bebatuan dan terjal.

“Tidak ada pilihan lain, karena kita tidak punya tempat tinggal di sini, kalaupun ada kondisinya sangat memprihatinkan,” keluhnya kepada KOBAR.

Bahkan, di musim hujan, dikarenakan kondisi jalan yang semakin sulit dan banjir, tak jarang para guru tidak bisa menyeberang melewati 7 sungai tadi, sehingga mereka terpaksa menginap di perumahan warga. Terpaksa, karena tidak ada  pilihan lain, karena perumahan guru yang ada saat ini menurutnya sangat tidak layak untuk dihuni.

Ia mengakui, dua perumahan guru yang ada, salah satunya adalah swadaya masyarakat setempat dan bantuan dari Pemerintah Daerah Sumbawa belasan tahun silam. Sayangnya, kedua tempat tinggal tadi masih belum layak untuk ditempati.

Menurut Abdullah, ketersediaan perumahan guru sangat membantu proses belajar agar tetap efektif. Karena untuk datang mengajar, dibutuhkan waktu 1,5 sampai dengan 2 jam perjalanan di dalam hutan, belum lagi resiko banjir di musim hujan. Artinya dengan adanya perumahan itu, semua guru, diharapkan bisa menetap atau minimal membuat jadwal agar tetap bisa memantau langsung proses belajar mengajar di luar sekolah.

“Sebenarnya kita mau menetap, agar bisa memantau langsung belajar mengajar di luar sekolah. Saya saja harus jalan dari rumah jam 5 pagi baru bisa sampai di sini jam 7 pagi,” Ketus Abdullah.

Kondisi perumahan guru yang tidak layak huni tersebut sudah beberapa kali dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Sayangnya, sampai sejauh ini belum juga mendapat respon, padahal petugas dinas juga kerap kali melihat kondisi itu secara langsung pada saat melakukan pengawasan tentang proses belajar mengajar di desa itu.

“Kita sudah sampaikan, tapi belum pernah direspon,” tukas Abdullah.

Dari pantauan KOBAR, kondisi perumahan guru yang ada saat ini di desa itu, memang cukup memprihatinkan. Hanya berlantai tanah, berdinding kayu dengan tempat tidur dari kayu tanpa kasur dan beratap seng yang bocor. Membuat siapa saja yang menetap di dalamnya tentu tidak akan merasa nyaman. [us]

Don`t copy text!