Keberadaan Crusher di Desa Lampok Diprotes Warga

Keberadaan Crusher di Desa Lampok Diprotes Warga

“Tiba-tiba Ada, Setelah Lama Menghilang”

Brang Ene, KOBAR – Operasional mesin pencacah batu (Crusher) di sebelah utara Kabupaten Sumbawa Barat, persisnya di Desa Lampok Kecamatan Brang Ene, dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, warga merasakan ketidaknyamanan akibat suara bising yang ditimbulkan mesin itu. Lokasi berdirinya Crusher juga ditengarai melanggar ketentuan, yakni berdiri kurang 5 meter dari bahu jalan. Wargapun mempertanyakan apakah operasional mesin Crusher tersebut sudah mengantongi rekomendasi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan izin UKL, UPL dan dokumen Amdal?.

Menurut beberapa warga setempat, operasional mesin Crusher itu keberadaannya sangat mengganggu karena berdekatan dengan pemukiman warga. Sehingga tak heran jika pencemaran yangn ditimbulkan seperti polusi udara dan suara bising yang dikeluarkan dirasakan dampaknya.

Ironisnya lagi, warga-pun tidak tahu menahu tentang pihak mana yang sesungguhnya mengelola mesin Cruser itu. Warga bahkan mengeluhkan Crusher yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun ini tidak memberikan kontribusi berupa kompensasi yang layak kepada warga sekitar.

“Setahu kami, perusahaan itu tidak memberikan apa-apa. Jikapun ada, warga tidak mengetahui kepada pihak mana dan dalam bentuk apa kontribusi itu diberikan,” kata Anto (32), warga setempat.

Menurutnya, sudah seharusnya setiap perusahaan memberikan perhatian kepada warga yang hidup berdekatan dengan aktifitasnya. Apalagi material yang dihasilkan atas aktifitas mereka adalah hasil kekayaan perut bumi yang dikeruk di wilayah tersebut.

“Kami hanya dapat hujan debu, asap tebal dan kebisingan yang luar biasa ketika mesin Crusher beroperasi setiap harinya. Untuk itu kami berharap tim yustisi Pemda KSB turun ke lokasi mengecek langsung apakah pabrik itu sudah berizin atau belum. Begitu juga soal keberadaannya yang ditengarai telah melakukan pencemaran,’’ cetusnya.

Anto kembali menegaskan, kontribusi atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) wajib hukumnya disalurkan tiap perusahaan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan sesuai perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kepada masyarakat.

“Masyarakat pasti mempertanyakan dana itu disalurkan kemana, dan masyarakat juga bisa menuntut bila tidak mendapat penyaluran dana CSR melalui pola CLS atau Citizen Low Swet bila perorangan, dan Class Action untuk skala desa dan organisasi kemasyarakatan, dan paling tinggi legal standing,” tambahnya.

Protes warga sebenarnya pernah mencuat ketika pertama kali mesin Crusher itu mulai beroperasi sehingga akhirnya sempat terhenti. Belakangan, entah atas rekomendasi siapa, operasional mesin Crusher itu kembali hadir.

“Dulu kalau tidak salah, awalnya Crusher itu milik perusahaan CV Bumi Agung. Operasional mereka tak bertahan lama karena keburu ditolak warga gara-gara merusak jalan. Selang beberapa lama kemudian, mesin Crusher itu tiba-tiba kembali beroperasi lagi hingga akhirnya diketahui pengoperasionalnya dilakukan CV Pinayungan, sebuah perusahaan milik pengusaha asal Surabaya,” tukasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Lampok, Abdul Latief, yang dikonfirmasi terpisah mengaku memang banyak mendengar keluhan warga berkaitan dengan aktifitas mesin Crusher itu.

“Tetapi sejauh ini belum ada yang menyampaikannya secara langsung, sehingga kami kesulitan untuk mengetahui persoalan apa yang sesungguhnya terjadi hingga membuat warga mengeluh,” kilahnya.

Ia bahkan tak membantah jika operasional mesin Crusher  itu guna melayani kebutuhan material untuk penyelesaian sejumlah proyek jalan pemerintah daerah (Pemda).

“Kalau bicara kontribusi, tentu ada dimana pihak perusahaan memberikannya dalam bentuk retribusi galian C,” demikian Abdul Latief. (ktas/krom)

Don`t copy text!