11/07/2020

Petani Madu Kecewa Dengan Nolnya Perhatian Pemda

Kabid Kehutanan: Tak Dianggarkan, Karena Tak Ada Proposal

Taliwang, KOBAR – Program pemberdayaan Petani madu Hutan dan Madu Budidaya, melalui Bidang Kehutanan Dishutbuntan Sumbawa Barat yang telah sukses berjalan pada tahun 2015 lalu terancam tidak berlanjut di tahun ini. Program lanjutan guna mendukung langkah sejumlah petani pemburu dan pembudidaya dipastikan tidak masuk lagi dalam APBD 2016, meski program ini sempat mendapat respon baik dari pihak Badan penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (Balitbang HHBK) Provinsi NTB pada September 2015 lalu. Institusi ini bahkan pernah mengadakan sosialisasi dan alih teknologi budidaya lebah madu di Sumbawa Barat. 

Petani pun sebagai sasaran program mengaku  kecewa dengan sikap pemerintah. Padahal segala persiapan matang hingga melahirkan produk andalan telah dilakukan guna menyambut keberlanjutan program ini.

Baca Juga :  Satpol PP Tak Mau Kecolongan ‘Asmara Subuh’

Seorang Petani madu bu didaya di Pusat Budidaya Lebah Trigona Desa Lampok, Armayadi, mengaku, jika program bantuan yang dianggarkan dari APBD 2015 ini berhasil. Pemerintah bahkan menjanjikan pemberdayaannya akan berlanjut di tahun 2016.

“Awal-awal kita diintruksikan bersungguh-sungguh menjalankan program ini agar pemberdayaanya dapat ditingkatkan lagi. Tapi setelah kita tanya lagi ke Dinas terkait, ternyata di anggaran 2016 program ini tidak dilanjutkan lagi,” katanya kecewa.

Saat ini, setidaknya ada dua kelompok binaan dinas yang masih aktif melakukan budidaya dan perburuan madu Hutan. Kelompok ini terdapat di Desa Lampok dan Desa Mataiyang.

Baca Juga :  Pemerintah KSB Serius Tangani Penyembuhan Trauma Gempa

Ditanya tentang alasan tidak diajukan lagi program pemberdayaan madu ini ditahun 2016, Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Dishutbuntan Sumbawa Barat, Slamet SP MM, enggan menanggapinya. Ia hanya menyatakan jika memang program itu tidak direkomendasikan lagi oleh dinas.

“Memang dulu ada alokasi khusus, tapi pengajuan di tahun ini belum diprioritaskan karena pertimbangan anggaran dan masyarakat tidak mengajukan permohonan,” tukasnya.

Hingga berita ini diturunkan, tidak berlanjutnya program ini disinyalir akibat dari penarikan kewenangan areal hutan ke pemerintah provinsi. Segala jenis pengurusan kehutanan di Kabupaten mulai Maret sampai Oktober mendatang seluruhnya akan hijrah ke “Bumi Gora”. (krom)

loading...
Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar